Pembangunan Dibiayai Uang Rakyat

Asas Manajerial Pemerintahan

          Sebuah negara seharusnya diperlakukan layaknya sebuah perusahaan. Namun, bukan dalam hal mencari keuntungan sebesar-besarnya yang dapat diraih dari uang masyarakat, melainkan dalam hal manajerial pemerintahan. Jika saja manajerial pemerintahan dilakukan oleh seorang manajer handal yang dapat mengendalikan aparat pemerintah dan wilayah layaknya mengelola perusahaan, maka hampir dipastikan daerah itu akan maju dan menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

          Masalah keuangan adalah hal penting yang seharsnya dapat dipahami seluruh aparat negara dalam pemerintahan. Semua uang yang digunakan untuk pembangunan bahkan menggaji seluruh aparat pemerintahan pada hakikatnya adalah uang rakyat. Satu hal yang selalu dianggap salah kaprah dalam kenyataannya. Karena menganggap uang yang datang jatuh dari langit atau nenek moyangnya, maka tak heran banyak aparat negara yang menyalahgunakan keuangan negara. Masyarakat sebagai penyandang dana pembangunan pun dilupakan hingga sasaran pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat tak tercapai.

          Sebagai contoh nyata, Raditya memberikan salah satu contoh penggunaan uang rakyat oleh aparat yang justru akan mengiris perasaan masyarakatnya sendiri. Pertangahan Desember 2008 lalu, ia sempat memberikan usulan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kab. Bandung untuk melakukan rasionalisasi biaya makan dan minum semua SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Seperti diketahui, biaya hanya untuk makan minum seluruh SKPD dapat mencapai miliaran rupiah.

          Raditya menilai dana makan minum yang diajukan dalam rancangan APBD 2009 itu sebenarnya dapat ditekan 15% hingga 20%. Ia bahkan memberikan usulan agar menetapkan standar harga yang sama dan yang berlaku di pasaran agara efisiensi dapat dilakukan. Ia yakin efisiensi dapat dilakukan dan dana bisa dialokasikan untuk belanja modal serta dapat dikurangi belanja langsung sub-belanja barang dan jasa. Dengan demikian, belanja modal yang berhubungan dengan program di masyarakat diharapkan bisa meningkat dengan rasionalisasi itu. Khususnya tentang manajerial pemerintahan, Raditya memberikan perumpamaan yang seharusnya dipahami oleh seluruh komponen masyarakat, terutama pejabat pemerintahan.

Berikut adalah perumpamaan itu:

         

          Pemerintahan daerah adalah sebuah perusahaan induk. Perusahaan itu bersifat terbuka dan bergerak dalam bidang pelayanan dan informasi yang menjadi bisnis intinya (core bussiness). Saham dari perusahaan ini seluruhnya dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bersifat sebagai stakeholders dalam perusahaan besar ini. Segala produk perusahaan yang menyediakan pelayanan dan informasi itu dilakukan untuk kepentingan para pemilik sahamnya. 
Kepala daerah adalah CEO dari perusahaan itu. Sementara, seluruh anggota DPRD adalah komisaris perusahaan. Untuk menampung semua aspirasi stakeholders maka CEO akan bergantung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) yang menjadi Research and Development (R&D) perusahaan itu. 

         

          Raditya menilai, struktur perusahaan ini sangat logis jika diterapkan dalam pemerintahan. Sebenarnya, tak ada belitan birokrasi yang melelahkan nalar masyarakat selama ini jika dijalankan dengan benat. Ia bahkan tak habis pikir jika banyak pejabat pemerintahan yang sama sekali tak mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelayanan yang sudah seharusnya dilakukan mereka. Masyarakat yang telah menyisihkan uangnya untuk jalannya pembangunan, bahkan menggai seluruh aparat pemerintahan, sudah seharusnya ditempatkan pada posisi yang tinggi, melebihi kepentingan pribadi dan golongannya.

         

          Lalu, apa yang selama ini terjadi? Raditya melihat adanya kerancuan. Pemerintahan sekarang terlihat cenderung tertutup. Para pejabat pemerintahan selalu menginginkan rakyat yang harus melayani kepentingan mereka hingga tak berani melakukan pembaruan dengan cara mengubah sistem birokrasi menjadi lebih terbuka dan transparan dalam hal apapun. 

Salah satunya mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) yang seharusnya dilakukan oleh pengelola pemerintahan. CEO harus memberikan pertanggungjawaban atas jalannya perusahaan yang telah dipercayakan oleh stakeholders dalam bentuk RUPS tersebut. RUPS harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat selaku pemegang saham pembangunan. Karena belum ada mekanisme yang mengatur masalah itu, maka seharusnya kepala daerah berinisiatif untuk melakukan survei kepuasan masyarakat. Tujuannya hanya satu: sejauh mana masyarakat dapat terlayani dengan baik oleh pemerintah yang diberikan amanat untuk mengelola keuangan mereka?

          Raditya menganalisis, yang tejadi selama ini adalah stakeholders sudah tak merasa memiliki lagi perusahaan yang telah ia biayai karena salah kaprah para pengelola perusahaannya. Dalam artian, masyarakat sudah tak lagi mempunyai rasa memiliki pemerintahannya sendiri. Salah satu alasannya yaitu masyarakat tak mengetahui sejauh mana yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melayani keinginan mereka.

Raditya sadar, masyakakat yang harus dilayani oleh pemerintah terdiri dari banyak sekali kelompok dan golongan. Adalah sebuah perbuatan mustahil jika semua keinginan dan kepentingan seluruh kelompok dan golongan itu dapat terlayani dengan optimal. Namun, minimal, apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat bagi kebanyakan masyarakat yang menjadi stakeholdersnya.

Khususunya di Pemerintah Kabupaten Bandung, Raditya menilai, saat ini memerlukan seorang General Affair Manager. Tugas manajer ini yang seharusnya dipegang oleh Bagian Humas yaitu dapat mengomunikasikan kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dilakukan mereka. Selain itu, juga seharusnya dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang apa saja yang telah diraih oleh masyarakat.

          Dalam kondisi masyarakat madani, segala keperluan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintahnya. Sebaliknya, masyarakat juga akan punya rasa memiliki terhadap wilayah dan pemerintahannya. Hal penting lainnya adalah tingkat kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Kebijakan apapun yang diberlakukan pemerintah akan disambut baik oleh masyarakatnya karena percaya bahwa kebijakan itu akan memberikan keuntungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

 Salah satu contoh negara yang telah menjalankan asas manajerial pemerintahan dengan baik itu adalah Kanada, Jepang, dan Denmark. Mungkin pemerintahan di tanah air, khususnya pemerintahan Kabupaten Bandung, belum dapat mencapai porsi ideal seperti negara-negara tadi. Namun, jika kita tak berbuat dari sekarang, niscaya semua itu hanyalah impian. Sadar akan peran masing-masing adalah sikap tersederhana yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan besar itu.

10 Perusahaan Buang Limbah Sembarangan

SOREANG, (PRLM).- Sampai saat ini Kab. Bandung belum memiliki fasilitas pengolahan limbah B3. Namun, kawasan untuk pengolahan itu sudah disosialisasikan, dan masih menunggu hasil amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung Tb. Raditya, Rabu (4/3), mengatakan, akibat belum adanya fasilitas pengolahan limbah B3, banyak perusahaan membuang limbah itu secara sembarangan. Padahal, sanksi yang bisa dikenakan kepada mereka yang membuang mencakup pidana dan administrasi.

“Pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan limbah B3 tidak bisa sembarangan. Semua tahapan itu harus memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Raditya.

Terhadap pelanggaran aturan limbah B3, Raditya berharap, polisi bisa ikut serta melakukan penegakkan hukum. Pasalnya, pelanggaran aturan limbah B3 adalah pelanggaran terhadap UU lingkungan hidup.

Pekan lalu, inspeksi yang dilakukan bersama antara Komisi C DPRD Kab. Bandung dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kab. Bandung menemukan 10 perusahaan yang membuang limbah batu bara sembarangan. Limbah batu bara itu dibuang di sekitar pemukiman penduduk, dan telah mencemari Sungai Citarum.

Sekretaris Komisi C, M. Ikhsan mengatakan, DPRD sudah membuat perda inisiatif tentang pengelolaan limbah. Dengan adanya perda tersebut, diharapkan pembuangan limbah secara sembarangan bisa dihentikan. Perda itu juga akan menentukan sanksi kepada para pelanggarnya. “Yang harus disiapkan adalah bagaimana penegakan hukumnya,” kata Ikhsan.

Sementara itu, Kasubdit B3 BPLH Kab. Bandung, H. Acib mengatakan, kawasan pengolahan limbah B3 sudah disiapkan oleh Pemkab Bandung. Persoalan tata ruang kawasan pengolahan limbah terpadu itu pun sudah diselesaikan. “Sekarang tinggal menunggu amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Acib. (A-132/A-147)***

Limbah Batu Bara Cemari Citarum
Kabupaten Bandung Tak Punya Pengolah Limbah B3

Bandung - Hingga saat ini Kabupaten Bandung belum memiliki fasilitas pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) karena masih menunggu hasil analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup, padahal sebenarnya kawasan untuk pengolahan itu sudah ada.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tubagus Raditya, kepada SH di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, baru-baru ini mengatakan, akibat belum adanya fasilitas pengolahan limbah B3, banyak perusahaan yang membuang limbah itu secara sembarangan. Padahal, mereka bisa terkena sanksi pidana dan administrasi.
“Pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan limbah B3 tidak bisa sembarangan. Semua tahapan itu harus memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Raditya. Ia mengharapkan polisi ikut serta melakukan penegakan hukum, termasuk pelanggaran aturan limbah B3 dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Pekan lalu, inspeksi yang dilakukan DPRD Kabupaten Bandung dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung menemukan sepuluh perusahaan telah membuang limbah batu bara secara sembarangan. Limbah batu bara itu dibuang di sekitar permukiman penduduk dan Curug Jompong sehingga mencemari Sungai Citarum.
Menurut Raditya, Pemkab Bandung perlu membuat perda inisiatif tentang pengelolaan limbah yang akan menentukan sanksi kepada pelanggarnya. “Pemkab Bandung sudah saatnya memikirkan sanksi yang berat kepada pembuang limbah B3 sembarangan, karena akan berdampak kepada kesehatan masyarakat sekitarnya,” jelas Raditya.

Sementara itu, Kasubdit B3 BPLH Kabupaten Bandung, H Acib, mengatakan kawasan pengolahan limbah B3 sudah disiapkan Pemkab Bandung. Persoalan tata ruang kawasan pengolahan limbah terpadu itu pun sudah diselesaikan. “Sekarang kami tinggal menunggu amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup,” lanjutnya.
Dia mengatakan, pengelolaan limbah merupakan persoalan yang kompleks. Walaupun banyak perusahaan di Kabupaten Bandung yang sudah menjadi klien perusahaan pengangkutan dan pengolah limbah berizin, namun masih ada yang tidak melakukan kerja sama itu. “Yang tidak melakukan kerja sama itulah yang diduga melakukan pembuangan limbah sembarangan,” tegas Acib.
Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga perusahaan pengangkutan dan pengelolaan limbah berizin yang melakukan pembuangan sembarangan. Jika hal itu terbukti, Pemkab Bandung bisa menjatuhkan sanksi administratif dan merekomendasikan agar izin perusahaan itu dicabut, serta polisi bisa mengusut kasus pidananya. “Kami memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan. Tenaga yang kami miliki terbatas sehingga lebih banyak mengandalkan laporan-laporan dari masyarakat,” ungkap Acib.
Seorang tokoh masyarakat di Banjaran, Kabupaten Bandung, Tio Satria Wirya, mengemukakan masyarakatnya resah dengan banyaknya limbah batu bara yang dibuang serampangan oleh pengusaha di lahan-lahan kosong perkampungannya. “Malah limbah yang masih panas juga mereka buang. Pernah ada seorang anak hangus terbakar kakinya saat menendang-nendang bongkahan limbah sehingga dilarikan ke rumah sakit. Untungnya pengusaha ikut bertanggung jawab,” jelasnya. (saufat endrawan) 

GAKIN DITOLAK RSHS

SOREANG--Seorang warga miskin (gakin) asal Kabupaten Bandung ditolak saat akan berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Alasan penolakan dari pihak RSHS dinilai tidak masuk akal.

Pasien gakin ini bernama Yayan Sofyan (33), warga Kampung Bojong Buah, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.''Yayan ditolak dioperasi di RSHS karena permohonannya tidak di acc (ditandatangani,re) direktur RSHS,''ujar Dadi Haryanto, sanak saudara Yayan, saat mengadu ke DPRD Kabupaten Bandung , Selasa (10/3).

Menurut Dadi, lima bulan lalu, Yayan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tulang pinggangnya patah. Saat itu, Yayan pernah dibawa ke bengkel tulang.Tapi, kata dia, kondisi kesehatan Yayan belum juga membaik. Yayan, kata Dadi, saat itu tidak berani memeriksakan diri ke rumah sakit. Pasalnya, Yayan tidak memiliki uang.

Pada akhir Februari lalu, Yayan diantar Dadi, memberanikan diri untuk berobat ke RSHS. Menurut Dadi, Yayan berbekal surat keterangan gakin daerah.

Ditambahkan Dadi, Yayan mendatangi RSHS untuk meminta dilakukannya operasi bedah tulang. Itupun disertai rujukan dari puskesmas dan dukun tulang. Sesampainya disana, Yayan, kata Dadi, diminta oleh petugas di RSHS, mengajukan protokol penandatanganan direktur supaya operasi bisa dilakukan.''Tapi ternyata protokol itu tidak ditandatangani oleh direktur karena direktur tidak menyetujui,''jelas Dadi.

Dalam penjelasannya, kata Dadi, RSHS meminta supaya Yayan terlebih dahulu mencoba melakukan operasi di rumah sakit terdekat. Padahal, kata Dadi, rumah sakit terdekat dengan rumah Yayan adalah RSU Soreang. Sedangkan dari fasilitas, kata dia, RSU Soreang tidak memadai untuk operasi bedah tulang.

Hingga kini, Yayan masih mengalami kesakitan di wilayah sekitar pinggang karena tulangnya masih patah. ''Makanya, kami mengadukan kepada dewan supaya Yayan bisa cepat diperiksa,''jelas Dadi.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tubagus Raditya, yang menerima pengaduan Yayan dan Dadi, mengaku prihatin dengan kondisi ini.''Dalam satu minggu ini saja, saya sudah dapat dua pengaduan seperti ini,''cetus Raditya.

Menurut Raditya, harusnya RSHS menerima permintaan pengobatan yang dilakukan pasien Gakinda. Selain itu, kata Raditya, dirinya meminta supaya fasilitas kesehatan di RSU Soreang dan rumah sakit milik pmerintah daerah lainnya ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian, kata Raditya, para pasien gakin dari daerah tidak perlu lagi ke RSHS dan mengantri lama untuk memperoleh pengobatan. rfa/kpo

Banyak Warga yang Belum Kebagian Kompor dan Tabung Gas 3 kg

Pertamina Harus Tuntaskan Konversi

MARGAHAYU,(GM)-
DPRD Kab. Bandung meminta Pertamina untuk tidak menghentikan program konversi minyak tanah ke gas elpiji, sebelum alokasi yang telah diajukan terpenuhi. DPRD mensinyalir masih banyak warga di Kabupaten Bandung yang belum mendapatkan kompor dan tabung gas elpiji program konversi. 

Anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya mengaku telah menerima pengaduan dari warga di wilayah Kecamatan Margahayu yang belum mendapatkan kompor dan tabung gas elpiji program konversi. Karena itu, dewan meminta Pertamina untuk melanjutkan program konversi hingga tuntas. 

"Kami mendapatkan laporan di Kecamatan Margahayu saja ada sekitar 900 kepala keluarga yang sudah diajukan mendapatkan tabung dan kompor gas, namun hingga sekarang belum juga mendapatkan," kata Raditya kepada "GM", Jumat (6/3). 

Sebelumnya, lanjut Raditya, masih ada sekitar 7 kecamatan di Kabupaten Bandung yang warganya belum semua mendapatkan kompensasi dari program pemerintah tersebut. Sebelum memutuskan untuk menghentikan program konversi di suatu wilayah, Pertamina hendaknya harus memastikan bila apa yang dilakukan telah benar-benar dituntaskan. 

"Setidaknya Pertamina dengan aparat pemerintah setempat saling berkoordinasi karena masih sering terjadi perbedaan antara data dengan kondisi di lapangan," terangnya.

Raditya juga mempertanyakan program pemberian kompor gas bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Para pedagang harus diberikan jenis kompor berbeda dengan rumah tangga, sesuai dengan mobilitas mereka saat menjalankan usahanya. 

"Bila jenis kompor yang digunakan sama dengan rumah tangga, kondisinya akan memberatkan. Di samping juga tidak efisien," ungkap Raditya.

Agar semua berjalan tepat sasaran, lanjut Raditya, pendataan harus melibatkan pemerintah setempat sehingga tidak terjadi kembali penyaluran yang tidak sesuai sasarannya. "Cukup banyak pelaku UKM yang membutuhkan sehingga jangan sampai terhambat penyalurannya," tambah Raditya.

Dihubungi terpisah Camat Dayeuhkolot, Drs. Tata Irawan mengakui, masih ada warganya yang belum mendapatkan kompensasi program tersebut. "Di atas kertas memang dinyatakan sudah selesai. Tapi di lapangan masih ada yang belum. Kecamatan Dayeuhkolot sendiri mendapatkan jatah sekitar 2.500 kepala keluarga penerima," tuturnya. (B.89)**

Koordinasi PPJU Diberikan pada Pemda

DIPONEGORO,(GM)-
PLN memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi penarikan pajak penerangan jalan umum (PPJU) terhadap pelanggan PLN yang berada di perbatasan antardaerah. PLN juga menjamin warga tak akan salah membayar PPJU, kendati mereka terdaftar sebagai pelanggan di luar domisilinya.

Demikian dikatakan Deputy Manager Communication PLN Distribusi Jawa Barat-Banten (DJBB), Adang Dzarkasih kepada wartawan di kawasan Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (4/3). 

Menurut Adang, PLN telah memiliki sistem. Meskipun seorang pelanggan tinggal di Kabupaten Bandung dan terdaftar sebagai pelanggan area pelayanan jaringan di Kota Bandung, namun pembayaran PPJU-nya sesuai dengan aturan di mana pelanggan itu tinggal. "Jadi tidak akan salah," ungkapnya.

Dikatakannya, setiap daerah memiliki aturan sendiri untuk besaran PPJU yang akan dipungut. Besaran PPJU ditetapkan melalui peraturan daerah (perda). 

Disebutkannya, PLN hanya bertugas melakukan pungutan melalui rekening listrik yang dibayarkan dan pemerintah daerah telah memiliki database siapa saja warganya yang tercatat sebagai pelanggan di luar area pelayanan jaringan PLN di wilayahnya. 

"Kedua pemerintah daerah telah memiliki kesepakatan, berapa besaran pajak yang nantinya diberikan dan dibagikan antara kedua daerah perbatasan tersebut," bebernya.

Seperti diketahui, Komisi B DPRD Kabupaten Bandung pernah mendapatkan pengaduan dari warga yang tinggal di perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Mereka khawatir PPJU yang selama ini dibayarkan masuk ke kas daerah Kota Bandung, karena mereka terdaftar sebagai pelanggan di kantor area pelayanan jaringan di Kota Bandung.

Mereka juga mengkhawatirkan rencana kenaikan PPJU Kota Bandung menjadi 5 persen yang dinilai akan memberatkan. Padahal, sesuai dengan perda di Kabupaten Bandung, besaran PPJU Kabupaten Bandung yang dibebankan bersama tagihan listrik adalah 3,5 persen.

Anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya mengungkapkan, sistem komputerisasi yang sudah dilakukan PLN hendaknya mulai menata pelanggan mereka sesuai dengan eksisting tempat tinggal pelanggan. (B.89)**

Banyak Pabrik Buang Limbah Batu Bara Sembarangan
Kab. Bandung Butuh Instalasi Limbah B3

SOREANG,(GM)-
Meski banyak pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, namun sampai sekarang belum ada fasilitas pengolahan limbah B3 di Kab. Bandung. Akibatnya banyak pabrik di Kab. Bandung yang menyimpan dan membuang limbah batu bara secara sembarangan. 

Tubagus Raditya, salah seorang anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung kepada "GM", Rabu (4/3) mengatakan, selama ini banyak pabrik yang menggunakan batu bara yang membuang limbahnya sembarangan. Padahal limbah batu bara ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

"Untuk limbah batu bara ini sangat ketat perizinannya. Jangankan untuk mengolah, untuk pengangkutan dan penyimpanannya saja tidak sembarangan, harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi jika disimpan atau dibuang begitu saja, sangat berbahaya," tegasnya. 

Pelanggaran tersebut, lanjut Raditya, bukan hanya menjadi tugas Pemkab Bandung untuk menindaknya. Kepolisian juga perlu andil sebab telah melanggar Undang-undang Lingkungan Hidup.

Dikatakan Raditya, banyaknya pabrik yang membuang limbah batu bara di antaranya disebabkan belum adanya fasilitas pengolahan limbah batu bara di Kab. Bandung. "Dulu memang sudah ada rencana pembuatan kawasan untuk pengolahan limbah batu bara di daerah Majalaya. Tapi hingga kini belum ada realisasinya," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Moch. Ikhsan, salah seorang anggota Komisi C DPRD Kab. Bandung, beberapa waktu lalu. Menurut Ikhsan, hampir 99% pabrik di Kab. Bandung bermasalah dalam membuang limbah batubara. 

"Kita pernah survei dan hampir semua pabrik tidak mempunyai tempat pembuangan sementara (TPS) limbah batu bara yang semestinya," katanya.

Tunggu uji amdal

Sementara itu Kasubdit B3 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kab. Bandung, H. Acib mengatakan, pembangunan kawasan pengolahan limbah B3 sudah disiapkan oleh Pemkab Bandung. "Sekarang kita tinggal menunggu amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup," kata Acib.

Persoalan pengelolaan limbah, lanjut Acib, merupakan persoalan yang kompleks. Walaupun banyak perusahaan di Kab. Bandung yang sudah menjadi klien perusahaan pengangkutan dan pengolahan limbah berizin, namun masih ada yang tidak melakukan kerja sama itu.

"Yang tidak melakukan kerja sama itulah yang diduga melakukan pembuangan limbah sembarangan," kata Acib.

Menurut Acib, tidak menutup kemungkinan ada juga perusahaan pengangkutan dan pengelolaan limbah berizin yang membuang limbah secara sembarangan. Jika hal itu terbukti, Pemkab Bandung bisa menjatuhkan sanksi administratif dengan merekomendasikan agar izin perusahaan itu dicabut. Sedangkan polisi dapat mengusut kasus pidananya. (B.97)**

Guru Honor Diakui

Keberadaannya lewat Perda

Jumat, 27 Februari 2009

BANDUNG (Suara Karya): Sedikitnya 11 ribu guru honor yang tergabung dalam Forum Guru Honor Sekolah (FKGHS) Kabupaten Bandung bisa berlega hati. Pasalnya, nasib mereka yang selama ini terkesan tidak menentu, dalam waktu dekat keberadaan mereka akan diakui melalui peraturan daerah (perda).

  Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Golongan Karya, DPRD Kabupaten Bandung, H Tb Raditya, menyebutkan bahwa keberadaan guru honor sekolah tak ubahnya seperti guru yang sudah menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tugas-tugas mereka sepengetahuan Raditya sama dengan guru PNS. Bahkan, adakalanya guru honor ini melaksanakan tugas mengajar yang melebihi guru PNS.

  "Ini kondisi nyata yang terjadi di setiap sekolah. Banyak guru honor yang dipercaya memegang kelas. Kualitasnya pun tak kalah dengan guru yang sudah PNS," kata Raditya.

  Untuk memberikan pengakuan atas keberadaan guru honor itu, pihaknya kini tengah merancang peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang keberadaan guru honor tersebut.

  Perda ini, kata Raditya, sebagai perda inisiatif. Artinya, perda tersebut diusulkan dan dirancang oleh DPRD. "Jangan kecil hati, meski belum mendapat giliran untuk diangkat menjadi PNS, mereka diatur keberadaannya oleh perda tersebut. Guru PNS dan guru honor sekolah fungsinya tidak berbeda," tutur Raditya.

  Sementara itu, Ketua FKGHS Kabupaten Bandung Indra Agustina ST menyambut baik inisiatif DPRD Kabupaten Bandung tersebut. Disebutkan, umumnya guru honor yang tergabung dalam FKGHS tidak terlalu ngotot pada persoalan status mereka. "Kami hanya ingin keberadaan kami diakui. Kalaupun Komisi B menggunakan hak inisiatif, itu sangat menggembirakan kami," tutur Indra.

  Selama ini, lanjut dia, FKGHS secara tidak langsung keberadaannya sudah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun, secara formal masih harus menunggu mekanisme yang berlaku. Menurut Indra, dengan adanya inisiatif merealisasikan perda yang khusus akan mengatur keberadaan guru honor, itu artinya pintu gerbang pengakuan sudah di depan mata.

  Pengakuan FKGHS oleh Pemkab Bandung tersebut dipaparkan Indra dengan turunnya dana bantuan untuk 11.578 guru honor yang tergabung dalam FKGHS pada tahun anggaran 2007 dan 2008. Namun, pada tahun anggaran 2009 bantuan dana tersebut tidak dianggarkan.

  Menurut Indra, karena sifat bantuan tersebut hibah dari Pemkab Bandung, maka apa pun alasannya pihak FKGHS harus menerima. "Kami tidak tahu persis aturannya.

  Namun, yang saya dengar, hibah dana tidak bisa berturut-turut tiga kali. Kami bersyukur sebab kami sudah mendapat pengakuan," kata Indra.

  Pada anggaran APBD tahun lalu, FKGHS mendapat bantuan hibah dana sebesar Rp 6,3 miliar. Dana sebesar itu sudah didistribusikan kepada guru honor yang tergabung dalam FKGHS. Dana tersebut, diungkapkan Indra, kecuali untuk para guru honor, juga untuk melakukan pendataan para guru honor. (Agus Dinar) 

Guru dan Utang

MENYEDIHKAN memang, kalau benar, 85%-90% guru di Kab. Bandung terlilit utang. Tentu ini bukan kesalahan guru semata, apabila kita melihat begitu besarnya utang tersebut. Bukan pula karena ketidakmampuan guru mengendalikan keuangannya. Mungkin ada faktor lain.

Kita bisa membayangkan, kalau dari 15.000 guru di Kab. Bandung 85%-nya berutang dengan rata-rata Rp 5 juta saja, maka kurang lebih Rp 75 miliar. Dan, kalau saja pihak bank memberikan fee 1% saja dari jumlah tersebut ke oknum yang mempermudah pinjaman para guru ini, maka ada pendapatan dari pinjaman guru tersebut sebesar Rp 750 juta. Artinya, besarnya pinjaman guru tersebut bisa dipicu oleh oknum yang ada di internal instansi tersebut, yang mendapatkan untung dari penderitaan guru.

Sedih, kita memang sangat sedih melihat kondisi guru yang terlilit utang. Seorang guru SD di Kab. Bandung yang karena terlilit utang ke bank, terpaksa "menggelapkan" tabungan milik siswa didiknya. Namun akhirnya, cicilan ke bank tetap tidak terbayar, begitu pula ia dikejar-kejar orangtua siswa karena uang anaknya tidak dibayarkan. Ia kemudian dipindahkan ke SD lain dan karena sudah tidak mendapatkan gaji (habis dipotong pinjaman bank), semangat ngajar-nya hilang. Dalam satu minggu bisa dihitung jari kehadirannya di kelas. Ujung-ujungnya, ia meninggalkan pula SD tersebut karena sudah tidak bisa lagi untuk bayar angkot dan ojek ke tempatnya mengajar.

Itu masih mendingan. Cerita menggetirkan juga menimpa seorang kepala sekolah yang karena terlilit utang, ia mencari tambahan dengan menjanjikan bisa memasukkan jadi pegawai negeri sipil (PNS). Hubungannya yang luas, menjadikan ia dipercaya sejumlah orang yang ingin jadi PNS. Tarifnya antara Rp 25 juta hingga Rp 40 juta. Ujung-ujungnya, tak seorang pun yang diterima. Ia akhirnya dikejar-kejar sejumlah orang yang merasa tertipu. Ia menghilang dari rumahnya. Meninggalkan sekolahnya dan hingga sekarang entah di mana.

Guru dan utang memang seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena instansi tempat mereka berlindung juga punya konstribusi terhadap meningkatnya utang guru. Tidak sedikit guru yang mengeluhkan tiba-tiba mendapatkan potongan untuk barang-barang yang dijual dedet dengan mengatasnamakan pimpinan instansi tempat mereka bekerja. "Kadangkala sangat menggelikan. Bayangkan, tiba-tiba ke sekolah ini didrop alat-alat untuk mandi dan pembersih toilet sekolah. Sekolahnya saja belum punya toilet, untuk apa barang-barang tersebut?" ujar seorang kepala sekolah. Tapi, barang yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan dan ujung-ujungnya honor kepala sekolah yang dipotong.

Jadi, apa yang dikemukakan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kab. Bandung tentu tidak sebatas menghentikan MOU saja. Juga, harus ada upaya untuk menghentikan semua pemotongan terhadap guru untuk hal-hal yang tidak perlu. Ia tentu punya tanggung jawab untuk lebih melindungi guru agar take home pay (THP) tidak sampai di bawah 50%, bahkan kalau mungkin tidak sampai di bawah 60%. Karena, dengan 60% uang yang masih mereka bawa ke rumah, tentu mereka masih punya "energi" untuk tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Yakni, menjadikan anak-anak kita lebih cerdas tidak hanya dalam pelajaran, namun dalam mengatur hidupnya sesuai dengan ajaran agamanya. **

TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan di Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah, serta tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan biaya hidup dari tahun ke tahun. Dengan tingkat inflasi Indonesia yang relatif tinggi, mata uang rupiah terus mengalami depresiasi terhadap mata uang jangkar (US $). Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem penggajian sekarang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana. Sistem penggajian ini diyakini merupakan salah satu penyebab timbulnya korupsi (corruption by need). Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Kenyataan bahwa gaji PNS tidak memadai menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap perilaku korupstif PNS. Demikian pula, sikap toleransi PNS terhadap lingkungan kerja yang korup menjadi semakin meluas di seluruh Indonesia, seiring berkembangnya pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkorup di dunia sehingga harus segera dicarikan solusinya.

Kebijakan pemberian honorarium kepada PNS yang selama ini dilakukan hanya terbatas kepada PNS yang terlibat pada kegiatan proyek, pada unit kerja teknis tertentu justru menimbukan ketimpangan dan berpotensi menyulut kecemburuan antar PNS. Kondisi tersebut mengakibatkan demotivasi kerja bagi sebagian besar PNS. Usaha telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah misalnya Kabupaten Solok (pada tahun 2003), Pemerintah Provinsi Gorontalo (pada tahun 2004) dan Pemerintah Kota Pekanbaru (pada tahun 2006) dalam mencari solusi untuk mengatasi rendahnya pendapatan PNS. Cara yang diterapkan hampir sama yaitu dengan memberikan tambahan pendapatan secara merata kepada seluruh pegawai, namun yang berbeda adalah syarat pemberian tambahan pendapatan tersebut. Pemberian tambahan pendapatan tersebut dimaksud supaya tidak menimbulkan kecemburuan diantara PNS. Berdasarkan peraturan baru yaitu Permendagri No. 13 tahun 2006, pasal 39 ayat (2) berbunyi: “Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja”. Dengan ketentuan tersebut maka memungkinkan bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan bagi PNS daerah asalkan berdasarkan kepada beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Pendekatan untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap PNS diatas sebagai salah satu solusi yang obyektif dalam mengatasi rendahnya pendapatan PNS karena

Salah satu kriteria pemberiannya didasarkan atas prestasi kerja. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini memandang bahwa pendekatan diatas merupakan terobosan untuk mengatasi rendahnya pendapatan PNS, sebelum pemerintah mampu melakukan reformasi sistem penggajian PNS secara nasional. Harapan kebijakan Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah Dengan diberlakukannya kebijakan tambahan penghasilan bagi PNS daerah diharapkan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat rutin diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan keyakinan pegawai dalam menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pemberian tambahan penghasilan diarahkan agar seluruh PNS termasuk pegawai pada garis depan pelayanan agar dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai standar prosedur baku (SOP) yang ditetapkan. Pemerintah di daerah dapat memberlakukan sanksi yang tegas bagi pegawai yang menerima suap dalam memberikan layanan masyarakat. Studi ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang persepsi pegawai setelah diberlakukannya pemberian tambahan penghasilan. Apakah pegawai merasa senang (sejahtera) dengan adanya kebijakan tersebut serta apakah telah terjadi peningkatan integritas pegawai dengan ditunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan.


Terjadinya peningkatan kualitas layanan salah satunya ditandai dengan berkurangnya atau tidak adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi. Apakah pegawai merasa penghasilannya meningkat dan kebutuhannya terpenuhi, serta apakah dengan kebijakan tersebut dapat menghilangkan rasa iri hati diantara mereka. Apabila beberapa indikator tersebut ditemukan positif dalam studi ini, maka kebijakan tambahan penghasilan ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan motivasi terhadap pegawai serta segera ditularkan ke daerah lain agar terjadi peningkatan prestasi dan produktifitas pegawai secara nasional. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan tambahan penghasilan bagi PNS daerah Agar pemberlakuan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS daerah tidak menimbulkan kritikan dari masyarakat, maka harus didasarkan pada aspek-aspek yang secara riil dapat mendukung terhadap terwujudnya kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai. Hal pokok lain yang perlu dipersiapkan dalam memulai untuk melaksanakan kebijakan tambahan penghasilan bagi PNS antara lain: 1) Dasar Hukum untuk dapat diterapkannya kebijakan Tambahan Penghasilan bagi PNS daerah. Dengan dasar hukum berupa Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri tahun No. 13 tahun 2006, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk diberlakukannya kebijakan tersebut; 2) Mengidentifikasi sumberdana dan jumlah dana, khususnya identifikasi honor-honor yang diberikan kepada pegawai sebelumnya, kemudian untuk disatukan, serta tidak menciptakan anggaran baru (sub-mak baru) dari APBD yang mengarah kepada pemborosan keuangan; 3) Mengidentifikasi seluruh jumlah pegawai baik struktural maupun fungsional; 4) Menyusun dasain sistem untuk menetapkan syarat-syarat pemberian tambahan penghasilan yang jelas dan mengarah kepada kinerja; 5) Mendesain sistem pengawasan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan tersebut; 6) Menetapkan besaran tambahan penghasilan bagi masing-masing pegawai dengan mengacu kepada azas kepatutan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan; 7) Menghapuskan pemberian honor yang lain: 8) Meningkatan kompetensi pegawai sesuai bidang tugas sehingga acuan pengukuran pemberian tambahan penghasilan dengan menggunakan standar pengukuran prestasi kerja dapat dipertahankan.

Ditipu, Guru SD Datangi Dewan

SOREANG,(GM)-
Tiga orang guru SD negeri di Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Senin (9/2) mendatangi DPRD Kab. Bandung. Mereka mengadukan ulah Bendahara UPTD Margaasih, AC yang meminjam uang ke bank dengan mengatasnamakan para guru. 

Kepada anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, mereka mengungkapkan, selama ini dikejar-kejar debitur bank karena AC sudah beberapa bulan menunggak. "Kami bingung, padahal utang ke bank akibat ulah oknum UPTD yang tidak membayar," kata Heni Heryani, salah seorang guru yang datang ke dewan.

Diungkapkan Heni, sebelumnya para guru memang meminjam ke bank dan pembayarannya dipotong langsung dari gaji oleh bendahara UPTD. "Kemudian AC menawarkan lagi kepada saya untuk meminjam lagi ke bank lain. Tapi uang dan cicilannya dibagi dua," katanya.

Setelah beberapa bulan, lanjut Heni, cicilan yang harusnya dibayar AC ternyata dipotong dari gaji miliknya. "Makanya ketika gajian, saya malah minus dan harus bayar ke bank," ujarnya. Hal yang sama dikatakan Iim, guru lainnya. "Ke BPR saya pinjam Rp 20 juta, yang Rp 15 juta saya ambil dan AC ngambil Rp 5 juta. Meski menggunakan nama saya, tapi cicilan yang Rp 5 juta dibayar AC," ungkapnya.

Setelah beberapa kali membayar, lanjut Iim, ternyata cicilan yang seharusnya dibayar AC, justru dipotong dari gajinya hingga gajinya minus. "Pertama-tama cicilan yang Rp 5 juta dibayar AC. Tapi sejak bulan Desember 2008, gaji saya yang dipotong," katanya.

Menurut Iim, kasus yang menimpa dirinya ini, dialami juga oleh guru-guru lain. Diperkirakan jumlahnya sekitar 110 orang. "Bahkan setelah diselidiki, AC mempunyai utang ke bank sampai Rp 1,3 miliar. Caranya sama, yaitu dengan membujuk guru lainnya untuk meminjam ke BPR dan dia numpang. Tapi saat pembayaran, justru guru itulah yang harus menanggungnnya," jelasnya.

Menanggapi keluhan para guru tersebut, anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tubagus Raditya mengatakan, permasalahan ini harus diselesaikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Bandung. Jika dibiarkan, dikhawatirkan proses mengajar akan terganggu. (B.97)**

Raditya, "Banyak yang Pulang Tidak Membawa Uang Sepeser pun"

85% Guru Terlilit Utang?

SOREANG,(GM)-

DPRD Kab. Bandung menilai, salah satu faktor menurunnya kualitas mengajar di wilayah Kab. Bandung diakibatkan para pengajar yang memiliki tunggakan ke bank. Untuk wilayah Kab. Bandung sendiri, sekitar 85-90% dari sekitar 15.000 guru PNS-nya terlilit utang ke bank.

Hal ini dikatakan H. Tubagus Raditya, anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2). Menurutnya, tidak sedikit dari para guru memiliki utang kepada lebih dari 2 bank dengan jumlah tunggakan mencapai puluhan juta. Uang tersebut rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga dibelanjakan secara konsumtif. Untuk melunasinya, mereka mencicil melalui pemotongan gaji setiap bulan selama beberapa tahun.

"Akibat pinjaman yang cukup besar ini, banyak guru yang saat gajian tidak menerima seperser pun uang. Bahkan tidak sedikit gaji mereka yang minus karena sudah habis untuk membayar cicilan," katanya.

Jika ini terus berlanjut, tambah Tubagus, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas mengajar. Sebab terkadang mereka harus dikejar-kejar debitur yang mendatanginya hampir tiap hari.

"Seperti para guru yang datang kali ini, akibat pinjam ke bank, bahkan lebih dari satu bank, mereka dikejar-kejar debitur. Sedangkan untuk membayarnya, gaji mereka minus hingga Rp 1,8 juta. Kalau terus begini, bagaimana mereka mau mengajar dengan baik" ujarnya.

Menurut Tubagus, permasalahan ini perlu secepatnya diselesaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). "Ini harus segera diselesaikan. Sebab merupakan kunci pokok permasalahan di Dikbud," katanya.

Diungkapkan Tubagus, permasalahan ini karena ada ketidakberesan di UPTD-UPTD setempat. Terlebih dalam aturan perbankan, pihak bank sebelum memberikan kredit tentunya melihat kemampuan atau gaji si kreditur. "Selama ini gaji guru dibagikan melalui UPTD masing-masing sehingga pihak bank langsung memotongnya. Tapi bagaimana bisa dengan gaji mereka yang sudah minim akibat potongan bank, masih tetap bisa meminjam ke bank lain dengan jumlah puluhan juta?" ujarnya penuh tanda tanya. (B.97)**

Sambut Baik Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pasar
Pedagang Tradisional Bosan Jadi Objek

SOREANG,(GM)-
Himpunan pedagang tradisional di Kab. Bandung berharap dalam Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pemberdayaan Pasar yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kab. Bandung, mereka tidak hanya dijadikan objek. Pihak pedagang menyambut baik usul dewan yang meminta agar mereka dilibatkan dalam pembahasan raperda tersebut.

Perwakilan dari komunitas Pasar Soreang, Maman mengatakan hal itu, usai mengikuti audiensi dengan Pansus V di Gedung DPRD Kab. Bandung, Senin (2/2). Menurut Maman, terbitnya raperda dan kemudian jadi perda tentang penataan dan pemberdayaan pasar merupakan angin segar bagi pedagang seperti mereka. 

"Kami berharap ada keberpihakan kepada pedagang tradisional, khususnya melihat kondisi persaingan ekonomi saat ini," katanya.

Dijelaskan Maman, peraturan tentang pasar yang pernah ada selama ini lebih banyak menempatkan pedagang sebagai objek. "Sudah saatnya melibatkan mereka. Melihat peraturan yang pernah ada, pedagang tradisional khususnya hanya ditempatkan sebagai pedagang, sedangkan kami berharap ada partisipasi dari pedagang terhadap peraturan yang nanti dibuat," katanya.

Selain mengakui pedagang tradisional, lanjut Maman, dalam raperda ini mereka berharap diatur mekanisme parsaingan harga antara pasar tradisional dan pasar modern. "Kami pedagang tradisional harus dilindungi dalam persaingan harga karena harus bersaing dengan yang memiliki modal besar," katanya.

Sementara itu, anggota Pansus V DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya mengatakan, para pedagang tradisional diberi kesempatan untuk melihat poin per poin isi dari raperda inisiatif dewan tersebut. "Bila nanti ada poin yang dinilai oleh pedagang tidak berpihak, silakan direvisi sebelum itu nanti disahkan," ujarnya.

Dikatakan Raditya, raperda tersebut diharapkan bisa dituntaskan dalam waktu dekat. "Dalam pembahasan raperda ini ada rambu-rambu yang tidak bisa kita langkahi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Sehingga raperda ini tetap bertujuan untuk melindungi pasar tradisional," ujarnya.

Dijelaskan Raditya, dalam raperda ini nantinya diatur mengenai keberadaan pasar modern agar tidak mematikan pasar tradisional, juga mendorong kerja sama antara dua jenis pasar tersebut. (B.89)**

Tidak Sehat, Pemkab Bubarkan 15 PD BPR

SOREANG,(GM)-
Sebanyak 15 Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemkab Bandung dibubarkan. Selanjutnya, mulai tahun ini Pemkab Bandung hanya akan memiliki satu PD BPR, dengan sistem perbankan bercabang. Masing-masing kecamatan nantinya memiliki satu kantor cabang.

Rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur pembubaran seluruh BPR milik Pemkab Bandung itu, sudah selesai dibahas Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kab. Bandung dan akan segera disahkan melalui rapat paripurna.

Raperda inisiatif itu diberi nama Perda Kabupaten Bandung tentang "Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan (PD. BPR) Kabupaten Bandung".

Menurut anggota Pansus V DPRD Kab. Bandung, H. Tb. Raditya di Soreang, Rabu (21/1), sebelum melakukan langkah itu, Komisi B yang melakukan kajian menilai bahwa sebagian besar BPR yang ada sudah tidak sehat.

"Perda itu dibuat setelah Komisi B melakukan kajian atas kinerja seluruh PD BPR Kab. Bandung. Komisi B sudah sejak lama mengetahui sebagian besar PD BPR itu tidak sehat, tapi baru kali ini usulan untuk memperbaiki kinerja PD BPR mendapatkan tanggapan," katanya.

Ditambahkan anggota Pansus V yang juga anggota Komisi B ini, di dalam raperda tentang PD BPR itu juga ditetapkan pembubaran 12 PD BPR, yang sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. "PD BPR milik Pemkab Bandung awalnya berjumlah 27 buah. Namun, karena dianggap tidak sehat oleh Bank Indonesia, sebanyak 12 PD BPR dibubarkan beberapa waktu lalu," katanya.

Komisi B DPRD Kab. Bandung, lanjutnya, kemudian melakukan lagi pengkajian atas 15 PD BPR yang masih tersisa. Dari hasil kajian, terlihat hanya tiga BPR yang dinyatakan benar-benar sehat kinerjanya.

"Untuk membangun kinerja yang lebih efektif, akhirnya diputuskan untuk membubarkan 15 PD BPR yang tersisa, untuk kemudian asetnya dikonsolidasikan dan dibentuk PD BPR yang baru. Sampai saat ini kami belum memutuskan apa nama PD BPR, yang baru nanti dalam perda tersebut," kata Raditya.

Rp 100 miliar

Ke-12 PD BPR yang telah lebih dulu dibubarkan, adalah BPR Cipatat, BPR Cililin, BPR Lembang, BPR Cisarua, BPR Dayeuhkolot, BPR Pasir Jambu, BPR Pacet, BPR Ujungberung, BPR Buahbatu, BPR Rancaekek, BPR Cimahi, dan BPR Gununghalu.

Sedangkan 15 PD BPR yang akan dibubarkan dan dikonsolidasikan asetnya, adalah BPR Soreang, BPR Banjaran, BPR Ciwidey, BPR Cicalengka, BPR Ciparay, BPR Cikalongwetan, BPR Pameungpeuk, BPR Pangalengan, BPR Cipeundeuy, BPR Paseh, BPR Batujajar, BPR Padalarang, BPR Cicadas, BPR Sindangkerta, dan BPR Majalaya.

Selanjutnya, Pemkab Bandung hanya akan memiliki satu PD BPR dan akan beroperasi dengan menggunakan sistem cabang. Cabang-cabang itu akan dibentuk di beberapa tempat, termasuk pembentukan kas mobil, untuk memudahkan akses masyarakat pada institusi permodalan. Modal dasar PD BPR yang baru nanti, ditetapkan sebesar Rp 100 miliar.

"Dengan konsolidasi ini, PD BPR harus bisa lebih membantu UMKM dan bermain di sektor riil yang produktif," kata Raditya.

Dijelaskannya, nasabah BPR-BPR yang dibubarkan itu akan otomatis menjadi nasabah PD BPR yang baru. Demikian juga dengan kewajiban kredit atau utang piutang kepada BPR lama, akan dialihkan kepada BPR yang baru. (B.89)**

Kab. Bandung Tak Mau Menjadi "Hutan Tower"
77 "Tower" Operator Seluler Tak Berizin

SOREANG,(GM)-
Dari 277 tower operator telepon seluler yang ada di wilayah Kab. Bandung, 77 di antaranya tidak berizin. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pembangunan Tower Bersama yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kab. Bandung, segera dilakukan penataan supaya Kab. Bandung tidak menjadi "hutan tower". 

Disampaikan anggota Pansus V, Tubagus Raditya di Soreang, Kamis (15/1), Raperda yang ditargetkan bisa diselesaikan dalam tahun ini juga akan mengatur retribusi yang bisa diperoleh pemerintah daerah. "Sekarang ini Pemkab Bandung hanya mendapatkan kontribusi sekali saja dari keberadaan tower tersebut, yaitu dalam pengajuan IMB (izin mendirikan bangunan). Nantinya tiap tahun pemerintah daerah harus mendapatkan pendapatan rutin," ujarnya.

Dikatakannya, Pemkab Bandung bisa menargetkan retribusi sebesar Rp 50 juta per tahun dari satu tower. "Dengan jumlah tower yang tersebar di Kabupaten Bandung, ini merupakan pemasukan bagi kas daerah yang tidak sedikit dan potensi ini harus bisa kita manfaatkan sebagai sumber pendapatan rutin daerah," jelas anggota Komisi B ini.

Pansus V, lanjut Raditya, akan mengundang para provider operator telepon seluler untuk dimintai pendapatnya terkait pembahasan Raperda tersebut. "Kita akan libatkan provider selaku pengguna nantinya, sehingga saran mereka bisa dijadikan masukan dan akhirnya mereka pun tidak merasa keberatan," paparnya. 

Hutan tower

Selain itu, kata Raditya, tower-tower yang ada harus mengikuti masterplan yang sudah disesuaikan dengan rencana tata ruang terbaru. "Bila tidak sesuai harus segera menyesuaikan karena sekarang pun banyak tower tidak berizin, tetapi sudah beroperasi. Dengan adanya perda semua harus sudah mengacu kepada aturan yang ada," katanya.

Keberadaan tower-tower itu sendiri, tambah Raditya, nantinya harus mengacu pada tower bersama yang minimal diisi 3 provider. "Nantinya cukup penyedia jasa tower saja yang mengajukan izin pendirian tower ke pemerintah dan provider lainnya melakukan kerja sama dengan penyedia jasa tersebut," katanya. 

Anggota pansus lainnya, H. Asep Anwar Mahfudin, mengatakan, tower-tower yang tidak di tempat semestinya harus siap untuk ditertibkan. "Bila sudah ada aturan , pemerintah daerah harus tegas," katanya.

Asep menduga, menjamurnya tower yang kemudian menjadi masalah akibat adanya ulah oknum yang membekingi sehingga dengan mudah tower tersebut berdiri tanpa sepengetahuan masyarakat. (B.89)**

Perda Penataan Pasar Terbit Tahun Ini 

Rabu, 14 Januari 2009
SOREANG, (PR).-
Tahun ini, Kab. Bandung akan memiliki peraturan daerah yang mengatur penataan pasar modern dan pasar tradisional. Rancangan perda tentang pasar itu saat ini masih dalam pembahasan di Pansus V DPRD Kab. Bandung. 

Di dalam draf Rancangan Perda Pembangunan, Pengendalian, dan Penataan Pasar itu tercantum tentang aturan pembangungan pasar modern dengan pola zonasi. Artinya, jika ada yang akan membangun pasar modern, harus mengacu kepada aturan zona yang ditetapkan Pemkab Bandung. 

"Nanti akan diatur mengenai jarak dari perumahan, jarak antara pasar modern dan pasar tradsional, serta kemitraan pasar tradisional dengan pasar modern," kata anggota Pansus V, Tubagus Raditya, Selasa (13/1). 

Perda tentang pasar itu, kata Raditya, merupakan tanggapan atas maraknya pembangunan pasar modern seperti minimarket dan supermarket di wilayah Kab. Bandung. Selain itu, perda itu merupakan tindak lanjut yang diambil oleh Kab. Bandung, menyusul terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenindag) No. 53 Tahun 2008, yang juga mengatur tentang pasar tradisional dan pasar modern. 

"Kami dari Pansus V ingin agar Perda Pasar di Kab. Bandung bisa lebih detail mengatur tentang hubungan pasar tradisional, pasar modern, dan UKM. Oleh karena itu, kami ingin mengundang asosiasi pedagang, koperasi pasar, dan kalangan akademisi, untuk terlibat langsung di dalam pembahasan perda ini," kata Raditya. 

Dia mengatakan, Perda Pasar itu tidak hanya mengatur tentang pembatasan pertumbuhan pasar modern. Perda itu juga diharapkan bisa mengatur perkembangan dan kemandirian pasar tradisional, dengan membuat pasar tradisional setara dengan pasar modern. 

"Bupati sudah mengusulkan program pasar bersih. Tapi kami berharap program diterjemahkan dengan memperbarui bangunan pasar," kata Raditya.
(A-132/Pikiran Rakyat)***

Tidak Beri ASI, Dijatuhi Sanksi
Perda Kibbla Akan Diberlakukan di Kab. Bandung

Sebagai Hadiah Buat Kaum Ibu

SOREANG, (PR).-
Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bandung tentang Kesehatan Ibu, Bayi yang Baru Dilahirkan, dan Balita (Kibbla) akan ditetapkan akhir Januari 2009. Di antara isi raperda tersebut, setiap ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya mendapat sanksi moral.

Adanya perda itu menjadikan hak-hak ibu dan bayi akan lebih dijamin pemerintah. Raperda Kibbla yang telah selesai disusun Pansus V DPRD Kab. Bandung, tinggal menunggu penetapan dalam sidang paripurna DPRD. Perda inisiatif dewan tersebut digagas bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Safa Institute.

Anggota Pansus V, TUBAGUS RADITYA, Minggu (11/1) mengatakan, Perda Kibbla digagas untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi di Kab. Bandung. Nantinya, perda mengatur hak-hak ibu yang akan melahirkan, saat melahirkan, dan pascamelahirkan.

"Yang paling penting , ada ketentuan bahwa ibu yang melahirkan harus mendapatkan pelayanan maksimal di tempat layanan kesehatan tanpa harus ditanya dulu, apakah memiliki uang atau tidak," ujarnya.

Selain itu, ibu yang melahirkan dan berasal dari keluarga miskin akan mendapat jaminan biaya melahirkan dari pemerintah. Namun, jaminan biaya itu hanya berlaku untuk anak pertama dan kedua.

Guna menjamin perda berjalan secara efektif, setiap desa di Kab. Bandung wajib membentuk tim tenaga Kibbla, termasuk harus ada seorang bidan. Tenaga Kibbla bertugas memantau dan memberikan pelayanan kepada siapa pun yang sedang hamil dan akan melahirkan.

"Tenaga Kibbla akan mendapatkan honorarium dari pemerintah kabupaten. Sementara anggarannya dari APBD," tuturnya menegaskan.

Kendati demikian, setiap ibu hamil dan akan melahirkan "dibebani" beberapa kewajiban. Pertama, tidak boleh lagi melahirkan dengan bantuan dukun beranak (paraji). Setiap kelahiran harus dilakukan bersama bidan. Sementara paraji hanya diizinkan mendampingi dan memberikan pelayanan pascakelahiran.

Selain itu, setiap ibu juga diwajibkan memberi ASI eksklusif selama enam bulan. Apabila melanggar, ada sanksi sosial, yakni akan diumumkan di ruang publik.

Terkait pemberian ASI eksklusif, instansi pemerintah, swasta dan ruang publik, wajib memiliki tempat khusus bagi ibu untuk menyusui. Dengan demikian, kata Raditya, setiap sektor harus menunjukkan kerja samanya untuk menegakkan aturan tersebut.

"Setiap balita juga berhak mendapatkan imunisasi. Petugas Kibbla harus mengawasi agar imunisasi diberikan kepada setiap anak," tuturnya lagi.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung, dr. Achmad Kustijadi mengatakan, Perda Kibbla ditujukan untuk menjamin hak kesehatan ibu, bayi yang baru dilahirkan, dan balita. "Perda itu sudah digagas sejak lama dan usulannya sudah disosialisasikan di berbagai pertemuan stakeholder. Alhamdulillah, kebutuhan dan target kami bisa diakomodasi dalam Perda Kibbla itu," katanya. (A-132)***

30 Kades di Kabupaten Bandung Minta Perbup ADD Dikaji Ulang

SOREANG,(GM)- Sebanyak 30 kepala desa (kades) yang tersebar di tujuh kecamatan di Kab. Bandung, mendatangi Gedung DPRD di Soreang, Rabu (24/12). Mereka meminta pihak legislatif meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Desa (DAD). Para kades menyatakan, dua pasal dalam Perbup No. 20/2008 tersebut dianggap memberatkan. Dalam pasal 17 ayat 1 huruf i dan ayat 5 huruf h dijelaskan, untuk dapat mencairkan DAD, desa harus melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya dan tahun berjalan. "Dana tersebut akan diberikan Pemkab Bandung bila desa telah menyetor PBB sebesar 60% tahun sebelumnya dan 35% tahun berjalan (untuk tahap I). Untuk tahap II, 75% lunas PBB tahun sebelumnya dan 40% tahun berjalan," kata salah seorang perwakilan kades, Asep Sutisna. Syarat tersebut dinilai memberatkan dan tidak sesuai dengan orientasi, kondisi, dan semangat pembangunan desa. "Masih ada sekitar 80% pemerintah desa yang kebutuhan anggaran pembangunan desanya sangat bertumpu pada bantuan pemerintah di atasnya," jelasnya. Asep yang menjabat sebagai Kades Sekarwangi mengatakan, akibat kondisi tersebut, banyak desa tidak bisa menjalankan program yang sudah direncanakan karena tidak adanya dana. "Program desa yag tertuang adalam Anggaran Pemerintah Desa tidak bisa berjalan karena desa tidak bisa mencari sumber lain untuk pendanaannya," papar Asep. Dilanjutkan, pemerintah desa tidak akan mempermasalahkan tugas yang diberikan Pemkab Bandung berupa penarikan PBB dari masyarakat. "Hanya saja dana perimbangan desa yang berasal dari pusat, pencairannya tidak dihubungkan dengan pembayaran PBB. Karena pemerintah pusat pun tidak mengatur pencairan hak desa tersebut dengan tugas perbantuan apa pun," paparnya. Ia menambahkan, pemerintah desa bisa saja menolak tugas perbantuan yang diberikan Pemkab Bandung karena memang tidak diatur pemerintah pusat. "Apalagi jika pemerintah Kabupaten Bandung dalam memberikan tugas perbantuan tersebut, tidak disertai dukungan sarana prasarana, dana serta sumber daya lainnya," katanya. Layanan pajak Anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya menyebutkan, banyak faktor yang menyebabkan desa tidak bisa memenuhi target PBB. Menurutnya, masyarakat tidak mau membayar pajak karena pelayanan kantor pajak serta kemampuan masyarakat itu sendiri. "Selain karena tidak mampu, ada sebab lain, seperti objek pajak tidak sesuai dengan kenyataan akibat pendataan yang tidak benar dan proses pendataan ulang oleh kantor pajak pun tidak dilakukan dengan segera, selain juga kantor pajak yang jauh," ujar Raditya. (B.89)**

Rencana Kenaikkan Tarif PDAM Kab Bandung Dikritisi

Soreang, Pelita
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, H Tb Raditya, SE menyarankan agar Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat dan Pemkot Cimahi dan Pemkot Bandung duduk bersama untuk membahas mengenai rencana kenaikan tarif PDAM Tirta Raharja. Saran tersebut dilontarkan Raditya sehubungan dengan ditolaknya rencana kenaikan tarif PDAM Tirta Raharja tersebut oleh DPRD Kota Cimahi.

Anggota dewan dari Partai Golkar (PG) Kab. Bandung ini meminta agar masing-masing daerah tidak terlalu ngotot untuk menerima atau menolak kenaikkan tarif PDAM tersebut, termasuk kontribusi yang akan diberikan dari Pemkot Bandung. \"Cara koordinasi dengan duduk bersama adalah langkah yang terbaik,\" ujarnya, kepada Pelita semalam.
Dia mengakui masalah aset PDAM Tirta Raharja antara Pemkab Bandung dan Pemkot Cimahi hingga kini belum selesai dan harus segera diatasi. Karena itu, lanjutnya, kehadiran Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat dan Pemkot Cimahi dalam membahas masalah kenaikan tarif PDAM Tirta Raharja secepatnya dapat terselesaikan.

Pihak DPRD Kab. Bandung yang mengusulkan agar tarif PDAM Tirta Raharja dinaikan hanya sekedar rekomendasi, sedangkan keputusannya ada ditangan pemerintah daerah, jelasnya.
Dalam pertemuan nanti, masih kata Raditya, tiga pemerin-tahan tersebut juga membicarakan masalah aset PDAM Tirta Raharja. Pasalnya, Kantor PDAM Tirta Raharja, milik Pemkab Bandung lokasinya berada di Kota Cimahi sehingga pengelolaan PDAM dikerjasamakan termasuk menghitung sejumlah aset yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Dengan perhitungan tersebut nantinya akan jelas berapa kontribusi yang diberikan kepada masing-masing daerah.

Mengenai, rencana kenaikan tarif PDAM yang dilakukan secara bertahap, kata Raditya, harus dibarengi dengan ditingkatkannya layanan kepada pelanggan PDAM. Diberitakan Pelita sebelumnya, kenaikan tarif air bersih PDAM Tirta Raharja Kab. Bandung sebesar 30 persen mendapat reaksi keras dari warga Kab. Bandung. Bahkan usulan tersebut ditolak DPRD Kota Cimahi dengan alasan peme-rintahan Kota Cimahi tidak pernah diajak berunding dalam rencana kenaikkan tarif tersebut. (ck-01)

Pendapatan Pemkab Bandung Tahun 2009 Jeblok

Soreang, Pelita
Anggaran belanja Pegawai Pemkab Bandung tahun 2009 melonjak naik dari Rp818 miliar menjadi Rp996 miliar. Sehingga Pemkab Bandung mengalami defisit Rp362 miliar dari total belanja Rp1.858 triliun, sementara pendapatan dinilai jeblok karena hanya mencapai Rp1.495 triliun.

Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tb. Raditya, SE kepada Pelita semalam. Dari alokasi dana belanja tersebut, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sementara alokasi untuk belanja modal untuk kegiatan masyarakat hanya terakolasi 16 persen, jelasnya.
RAPBD Kabupaten Bandung kini tengah di bahas di masing-masing komisi sebelum diserahkan kepada Panitia Anggaran (Pangar).

Sementara itu, untuk menutupi defisit ini, pihak eksekutif akan melakukan pinjaman daerah Rp240 miliar. Khusus untuk belanja pegawai, kami menyarankan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan efisiensi, ujar Raditya.
Ia menjelaskan, anggaran belanja tidak langsung dengan total Rp1,2 triliun, Rp996 miliar di antaranya untuk belanja pegawai. Begitu pula dalam belanja langsung sebesar Rp645 miliar, terdapat belanja pegawai Rp64,6 miliar termasuk untuk mendukung belanja barang dan jasa Rp282,4 miliar. Sedangkan alokasi dana bagi program masyarakat Rp298,5 miliar atau hanya 16 persen.

Dicontohkannya, untuk kebutuhan kertas HVS saja dibutuhkan anggaran sebesar Rp20 miliar. Persoalannya adalah pengadaan kertas yang disediakan PT Indograf itu tidak melalui tender. Coba kalau melalui tender, pihak pemkab bisa menekan angka sampai Rp15 miliar sehingga bisa mengurangi beban biaya sebesar Rp5 miliar, tukasnya.

Raditya pun mengakui masih banyak sejumlah dinas yang seharusnya membantu pendapatan, tapi justru jalan ditempat. Dalam artian tidak mengalami peningkatan. Meski beberapa pimpinan mengalami pergantian. Semisal, Dinas Perhubungan (Dishub) yang seharusnya memberikan pendapatan sebesar Rp700 juta, ternyata hanya sanggup Rp400 juta. Padahal berdasarkan perhitungan matematis pendapatan itu bisa terlampui. \"Karena itu kami mentargetkan dari Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar Rp500 juta pertahunnya,\" harap Raditya. (ck-01)