Jumat, Oktober 31, 2008

AYO SELAMATKAN BANGSA KITA !!!, MULAILAH DARI DIRI ANDA

Ada langkah lain yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa kita
1. Yang mempunyai deposito bertahanlah dengan deposito anda. Jangan ambil uang anda dari bank. Jika anda ikut ikutan mencairkan dana anda maka akan terjadi bank rush, dan krisis keuangan akan semakin parah.
2. Yang memiliki saham dan turunannya, jangan menjual saham dan derivasinya. Jika anda ikut ikutan menjual saham dan turunannya, maka harga saham akan semakin ambruk, dan krisis akan sungguh terjadi semakin parah
3. Jangan ikut ikutan memborong dolar. Jika anda ikut ikutan memborong dolar, maka harga dolar akan semakin tinggi dan rupiah semakin terpuruk. Harga barang impor akan semakin mahal, dan inflasi dalam negeri akan semakin menggila.
4. Jangan panik. Jika anda tidak panik, maka krisis akan cepat berlalu. Perekonomian akan cepat pulih. Harga saham akan cepat rebound. Dolar akan cepat menyesuaikan diri pada kurs yang rasional. Cadangan devisa kita cukup kuat. Jika anda panik dan ikut ikutan menarik deposito, menjual saham dan memborong dolar, maka anda ikut memberikan kontribusi pada semakin dalamnya krisis di Indonesia .
Tetapi tentu ini merupakan pilihan bebas. Tidak ada yang dapat melarang anda. Hati nurani yang bicara. Pilihan yang sulit bagi yang berduit tetapi silahkan memilih. Krisis keuangan global kian menebar ancaman menjadi krisis ekonomi global yang tidak main-main, bursa saham guncang dan nilai tukar Rupiah semakin melemah, ini semua menjadi indicator bahwa akan ada bencana baru yang siap menerkam.
Para kaum Kapitalis yang ingin meraup keuntungan dengan cara cepat dan menjadi SERAKAH akhirnya menjadi sumber dari segala krisis yang kita belum tau kapan akan berakhir.
Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk ikut membantu agar krisis ini tidak menghancurkan sendi-sendi perekonomian Bangsa ini?
Tentu kita tidak ingin ini menjadi periode 10 Tahunan (1998-2008), mimpi kelam krisis ekonomi 10 tahun lewat tentu tidak ingin kita munculkan kembali, tapi jika Anda tidak peduli maka bisa saja hal ini akan terjadi !!!!
Dan jika itu terjadi maka Bangsa ini akan semakin terpuruk, akan muncul PHK besar-besaran, sector riil yang tidak bergerak, system perbankan yang sudah tidak dipercaya lagi dan akhirnya kita kembali ke NOL lagi.
Jika Anda masih mencintai Bangsa ini maka ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, paling tidak MULAILAH DARI DIRI ANDA SENDIRI..!! , contoh kecil sbb : Jika Anda seorang awam sebagaimana saya, maka yang bisa kita lakukan adalah :
Gunakanlah PRODUKSI DALAM NEGERI dalam semua aktivitas hidupmu,dengan langkah ini akan menyelamtkan Sektor Riil, usaha-usaha kecil akan berkembang, dan akhirnya kita bisa berdiri tegak dan mengatakan KITA BISA HIDUP DARI NEGERI KITA SENDIRI.
Langkah kecil lain jangan sok mengkonsumsi produk makanan luar negeri, jika anda senang makan Durian tidak perlu durian Bangkok Thailand cukup durian local toh tidak kalah rasanya, jika senang makan Jagung? Tidak perlulah Jagung Thailand cukup jagung local, tidak perlu makan-makan di outlet2 dengan brand luar negeri, toh ayam kampung kita tidak kalah nikmatnya, hal kecil ini kadang tidak kita sadari tapi ketahuilah EFEK nya sangat luarbiasa, anda bisa bayangkan jika semua anak bangsa ini berfikiran sama, jika anda konversikan dengan modal yang beputar maka Anda akan kaget dan heran akan IMPACT yang sangat luar biasa, yakin dan percayalah dengan cara kecil ini Krisis ini tidak akan terjadi DISINI di BUMI INDONESIA.
Gunakan angkutan Massal jika itu anda bisa lakukan, itu akan membantu untuk mengurangi konsumsi energi yang luar biasa yang sebetulnya> tidak perlu, disamping mengurangi polusi, jangan lupa disamping krisis keuangan yang berpotensi menjadi krisis Ekonomi kita juga dihadapkan dengan krisis Energy..!! kenyamanan mungkin belum kita pikirkan sekarang, percayalah bahwa aroma sesaknya penumpang di Angkot dan bus-bus itu masih menimbulkan secercah harapan bahwa> sector riil kita masih bergerak.
Berbelanjalah di pasar-pasar tradisional, berdayakan warung-warung kaki lima , percaya atau tidak Ekonomi Kerakyatan terbukti mampu menyelamatkan perekonomian kita.
Jika Anda seorang pelaku bisnis maka tolong jangan hanya memikirkan untuk meraup keuntungan pribadi semata-mata hanya dengan memikirkan Import barang-barang murah yang hanya akan menghancurkan produk dalam negeri, jangan lari dari tanggung jawab dengan membawa lari modal ke luar negeri, ingat menjaga, mengusahakan agar Capital Inflow akan lebih bijkasana dan akan sangat membantu Negeri ini, jangan biarkan capital outflow terjadi itu sama dengan menghancurkan perekonomian Rakyat LET' S SAVE OUR NATION, START FROM YOUR SELF!!!!
Lakukan hal sederhana ini maka Anda akan lihat akibat penyelamatan yang luar biasa.

Minggu, Oktober 26, 2008


Komisi B Usulkan Kantor Pajak Mobile

Jumat, 24 Oktober 2008
BANDUNG (SINDO) –Komisi B DPRD Kabupaten Bandung mengusulkan dibentuknya kantor pelayanan pajak mobile untuk memberikan pelayanan prima kepada publik di bidang perpajakan. Hal itu diungkapkan mengingat banyaknya warga Kabupaten Bandung yang mengeluhkan masih bingung dan rumit untuk mengurus perpajakan. ”Karena itu perlu dibentuk kantor pelayanan pajak yang lebih mobile dan lebih dekat melayani masyarakat. Misalnya dengan cara membuat kantor layanan berkeliling secara reguler, ini akan sangat membantu masyarakat memudahkan niat baiknya untuk membayar pajak,” ungkap anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Tubagus Raditya kepada wartawan, kemarin.
Untuk memfasilitasi pelayanan tersebut, kata Raditya, Pemkab Bandung harus bisa memberikan bantuan ke kantor pajak setempat dengan menyediakan mobil keliling. Pihaknya optimistis jika pemkab berani melakukan langkah tersebut, penerimaan asli daerah (PAD) pun bisa meningkat signifikan. ”Ini juga penting guna menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga pemkab mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Bahkan sudah saatnya pembayaran pajak itu juga dilakukan secara online,” tandasnya. Dengan kantor pelayanan pajak mobile tersebut pemerintah bisa melayani masyarakat hingga ke pedesaaan. Sementara hingga saat ini lokasi kantor pelayanan pajak Kabupaten Bandung masih membingungkan masyarakat di mana ada dua kantor pajak, yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya, namun lokasi kantornya di Jalan Peta Kota Bandung, sementara KPP Pratama Soreang berlokasi di Cimareme, Padalarang.
(iwa ahmad sugriwa/seputar indonesia)

Tunjangan RT/RW Naik 100 Persen

SOREANG, (GM).-Tunjangan para ketua RT/ RW di Kab. Bandung akan mengalami kenaikan hingga 100%. Untuk tunjangan ketua RT, naik dari Rp 25.000/bulan menjadi Rp 50.000/bulan dan tunjangan ketua RW naik dari Rp 40.000/ bulan menjadi Rp 80.000/bulan.
Menurut Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Agus Yasmin, S.I.P., M.Si., dalam pembahasan anggaran tahun 2009, Pemkab Bandung telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi para ketua RT dan ketua RW. "Kami menilai apa yang ingin dilakukan Pak Bupati untuk menaikkan insentif ini sangat wajar. Untuk itu kami dari lembaga legislatif mendukung upaya tersebut," ujar Agus Yasmin di Soreang, Jumat (24/10).Dikatakan, tugas dari para ketua RT dan ketua RW sangat berat. Karena itu, perlu mendapatkan dukungan serta perhatian dari pemerintah daerah. "Keberadaan RT dan RW sedikit banyak telah meringankan tugas pemerintah desa. Untuk itu mereka harus mendapatkan dukungan yang sewajarnya dari pemerintah," jelasnya.
Ditambahkan, usulan kenaikan tunjangan RT/RW kerap dilontarkan saat anggota dewan melakukan reses. Peningkatan pelayananKenaikan tunjangan ini, lanjut Agus, harus dibarengi peningkatan pelayanan para ketua RT dan ketua RW kepada masyarakat. "Harapan kami nantinya bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tidak justru sebaliknya," katanya.
Anggota DPRD dari Partai Golkar, Tb. Raditya mengatakan, pelaksanaan program pemerintah pusat seperti bantuan langsung tunai (BLT), raskin serta program konversi gas, telah membuat kerja para ketua RT dan ketua RW menjadi lebih berat. Kepala Desa Tegalluar, Dadang Supriatna menyambut baik rencana kenaikan tunjangan tersebut. "Dalam melaksanakan tugas, desa tidak bisa lepas dari peran para ketua RT dan ketua RW. Mereka jauh lebih tahu kondisi di masyarakat sehingga sangat wajar bila pemerintah memberikan perhatian seperti ini," katanya. (B.89)**

Warga Kab. Bandung Kesulitan Bayar Pajak
SOREANG, (GM).-Warga Kab. Bandung makin kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sudah sejak setahun lalu, kantor pelayanan pajak yang berada di Soreang pindah ke wilayah Cimareme, Kab. Bandung Barat."Kondisi geografis Kab. Bandung yang sangat luas, seharusnya juga didukung pelayanan pajak keliling," kata anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya kepada "GM" di Soreang, Kamis (23/10).Menurutnya di wilayah Kab. Bandung saat ini sudah tidak ada lagi kantor pelayanan pajak. "Sekarang ada kantor pajak dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Majalaya di Jln. BKR Bandung. Selain itu, kantor pelayanan pajak yang semula berada di lingkungan Pemkab Bandung telah berpindah ke Cimareme dengan nama KPP Soreang," ujar Raditya.Kondisi ini, lanjutnya, akan makin menyulitkan warga Kab. Bandung untuk melakukan verifikasi hal yang menyangkut perpajakan. "Masalah yang berhubungan dengan perpajakan seringkali ditemukan di masyarakat dan akhirnya membuat masyarakat enggan membayar pajak," jelasnya.Raditya mencontohkan warga Desa Girimekar, Kec. Cilengkrang yang menolak membayar pajak karena pendataan yang tidak akurat. Masalah tersebut akan bisa diselesaikan dengan cepat jika pelayanan lebih ditingkatkan. "Aparat desa sendiri dalam hal ini hanya sebagai tugas perbantuan, tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh mereka," beber Raditya. Layanan mobileDitambahkan Raditya, kondisi geografis Kab. Bandung yang luas, sudah seharusnya didukung layanan pajak keliling dengan jadwal yang tersusun. "Kantor pajak bisa memperbanyak jaringan pelayanan melalui layanan pajak keliling dengan mobil di tiap kecamatan. Sehingga permasalahan tentang perpajakan di masyarakat bisa terlayani dengan baik," katanya.Untuk itu, Pemkab Bandung bisa memberikan hibah kendaraan kepada kantor pajak agar pelayanan pajak keliling bisa segera dilakukan. "Memang seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab kantor pajak, tetapi untuk mempercepat pemkab bisa memberikan hibah. Karena yang lebih penting, masyarakat bisa dengan mudah memperoleh pelayanan pajak sehingga tidak akan mempersulit mereka dalam mendapatkan layanan lainnya di tingkat kecamatan," ujarnya. (B.89)**

Rabu, Oktober 08, 2008

Kab. Bandung Butuh Banyak SPPBE

SOREANG, (GM).-
Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Pemkab Bandung baru menerima satu pengusaha yang mengajukan izin pendirian stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) di Kab. Bandung. BPMP siap mempercepat proses pengajuan izin SPPBE jika para pengusaha berniat berinvestasi di wilayah Kab. Bandung.

Dikatakan Kepala BPMP Pemkab Bandung, Drs. Agus Suratman kepada "GM" di Soreang, Rabu (8/10), izin yang diajukan seorang pengusaha yang juga bergerak dalam bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ini masih dalam proses. "Tahapannya sudah kepada peninjauan lokasi di Rancaekek, kebetulan ada bekas pabrik yang tidak dipakai dan kemungkinan lokasi tersebut yang akan digunakan," katanya.

Selain pengusaha tersebut, lanjut Agus, masih ada pengusaha lain yang berniat mendirikan SPPBE di Kec. Bojongsoang. "Pada prinsipnya kami siap mendukung dalam perizinan dan sistemnya bisa dilakukan sewa lahan oleh pengusaha tersebut," jelasnya.

Dikatakan, dalam memberikan perizinan, BPMP mensyaratkan pengusaha untuk melibatkan pemerintah desa setempat. "Bisa saja dilakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa dalam penyalurannya dengan melibatkan bekas pengecer minyak tanah untuk menjangkau daerah yang tidak terjangkau," paparnya. 

Sangat dibutuhkan

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya di tempat berbeda mengatakan, sejalan dengan program konversi gas oleh pemerintah, keberadaan SPPBE di setiap daerah harus segera ditambah. "Khususnya di Kabupaten Bandung, SPPBE belum ada, sedangkan program konversi gas sudah berlangsung yang mengakibatkan demand lebih tinggi dibanding suplai," ujarnya.

Menurut Raditya, SPPBE yang ada diwilayah Bandung dan sekitarnya tidak akan bisa memenuhi program konversi gas warga. "Setidaknya dibutuhkan lima SPPBE untuk memenuhi kebutuhan gas warga di Kabupaten Bandung. Seharusnya pemerintah sebelum menggulirkan program konversi, harus didukung dengan keberadaan infrastruktur terlebih dulu," tegas anggota dewan dari Partai Golkar ini. (B.89)**