PDAM Kota Bandung Jangan Ambil Air dari Sungai Cisangkuy

BANJARAN,(GM)
Komisi B DPRD Kab. Bandung siap mengusulkan penghentian pengambilan air yang dilakukan PDAM Kota Bandung dari Sungai Cisangkuy. Sebab jika musim kemarau Sungai Cisangkuy yang menjadi sumber pengairan sawah milik warga nyaris terkuras.Hal itu dikatakan salah seorang anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, H. Asep Anwar Mahfudin saat melakukan dialog antara anggota DPRD asal daerah pemilihan VI Kab. Bandung dengan tokoh masyarakat di Aula Patal Banjaran, Kamis (6/11).

Pernyataan itu muncul setelah anggota dewan dari Fraksi Madani ini mendapat keluhan dari perwakilan kelompok tani asal Kp. Ciherang, Banjaran yang menyebutkan, Sungai Cisangkuy yang airnya diandalkan untuk pertanian, telah lama disedot untuk dikirim ke PDAM Kota Bandung."Kami pun di dewan sejauh ini tidak mengetahui berapa dan apa kontribusi yang telah diberikan PDAM Kota Bandung atas pemanfaatan air dari wilayah Kab. Bandung ini," ujar Asep.

Dikatakannya, pemanfaatan air dari wilayah Kab. Bandung yang sudah ada sejak zaman dulu itu sudah saatnya ditinjau kembali. "Dengan semangat otonomi daerah, kabupaten berhak atas pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak lain. Kalaupun ada kontribusi bagi hasil, sejauh ini hanya dari Provinsi Jabar," jelas Asep. Diakui anggota dewan dari Partai Bulan Bintang ini, warga Kab. Bandung, saat musim kemarau sangat sulit mendapatkan air. "Selain untuk pengairan sawah, juga untuk kebutuhan sehari-hari dan wajar bila kita meminta kompensasi atas air yang telah dimanfaatkan," papar Asep.

Sedangkan dihubungi terpisah, anggota Komisi B lainnya, Tb. Raditya mengungkapkan, PDAM Kota Bandung tidak sedikit pun memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemkab Bandung. "Selain tidak ada kontribusi pendapatan bagi kas daerah, kontribusi lainnya pun kami justru mempertanyakan, karena tidak sedikit air yang sudah dimanfaatkan," katanya.

Ditambahkannya, dengan melihat kondisi tersebut bukan tidak mungkin komisinya akan membuat sebuah usulan agar dilakukan penghentian pasokan air bersih tersebut. "Jika daerah lain melakukannya, seperti Kuningan yang menghentikan suplai air bersih ke Cirebon, bisa saja kami lakukan karena tidak jelasnya kontribusi yang diberikan," tegas Raditya.

Diungkapkan anggota dewan dari Partai Golkar ini, sejauh ini bagi hasil yang diterima pemkab sebesar Rp 1,3 miliar dari air permukaan. "Dari bagi hasil ini kami minta di-break down, kalau ada dari PDAM Kota Bandung berapa besarnya dan sebanding tidak dengan air yang telah diambil, sekitar 1.400 liter/detik dan mampu memenuhi sekitar 7.000 pelanggan," ujarnya. (B.89)**