RAPBD Kab. Bandung Defisit Rp 362 M

SOREANG,(GM)-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Bandung 2009 defisit Rp 362 miliar dari total belanja Rp 1.858 triliun dan pendapatan Rp 1.495 triliun. Dari alokasi dana belanja tersebut, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sementara alokasi untuk belanja modal yang merupakan untuk kegiatan kepada masyarakat hanya teralokasikan sebesar 16%.

Untuk menutupi defisit ini, eksekutif melakukan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 240 miliar. Sedangkan lembaga legislatif akan menyarankan efisiensi terhadap tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya yang menyangkut belanja pegawai.

RAPBD Kabupaten Bandung saat ini tengah dilakukan pembahasan di masing-masing komisi sebelum kemudian diserahkan kepada Panitia Anggaran (Pangar) untuk dibahas lebih lanjut.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tb. Raditya kepada "GM" di Soreang, Selasa (18/11), defisit yang terjadi dalam RAPBD Kabupaten Bandung tersebut karena besarnya jumlah belanja pegawai yang teralokasikan di belanja langsung serta belanja tidak langsung. "Pada belanja tidak langsung, terhadap belanja pegawai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 818 miliar menjadi Rp 996 miliar," ujarnya.

Dijelaskan angggota dewan dari Partai Golkar ini, DPRD pun akan mempertanyakan pinjaman daerah sebesar Rp 240 miliar serta mekanisme yang akan dilakukan. "Di samping untuk menutupi defisit ini, ada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) serta pencairan dana cadangan, rencana pinjaman daerah untuk menambah kekurangan defisit tersebut harus dipertanyakan," papar Raditya.Diungkapkannya, dalam rencana belanja daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung serta belanja langsung, komponen belanja pegawai yang sudah teralokasikan dalam belanja tidak langsung juga teralokasikan di belanja langsung. "Untuk belanja pegawai ini kami akan meminta untuk dilakukan efisiensi karena ada belanja pegawai untuk mendukung kegiatan pembelian barang dan jasa serta besarnya pemberian tunjangan pegawai tanpa memberikan kriteria khusus sesuai saran pihak ketiga," ungkap Raditya.

Dalam belanja tidak langsung dengan total Rp 1,2 triliun, Rp 996 miliar di antaranya untuk belanja pegawai tersebut. "Belum lagi dalam belanja langsung sebesar Rp 645 miliar, terdapat belanja pegawai sebesar Rp 64,6 miliar untuk mendukung belanja barang dan jasa Rp 282,4 miliar. Belanja modal sendiri yang merupakan aloaksi dana untuk ptogram kepada masyarakat hanya Rp 298,5 miliar atau hanya 16%-nya saja dari total belanja," beber Raditya. (B.89)**