Kursi DPRD Makin Mahal
Kursi DPRD Makin Mahal Untuk bisa jadi anggota DPRD minimal perlu dana Rp 500 juta hingga Rp 750 juta.
SOREANG -- Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bandung, seorang calon anggota legislatif (caleg) harus merogoh kocek yang sangat dalam. Berbagai proses pemilihan umum anggota DPRD, mulai dari persiapan, logistik, hingga kampanye, akan menelan dana yang sangat besar.
''Minimal, dibutuhkan dana antara Rp 500 juta hingga Rp 750 juta,'' ujar politisi dari Partai Golkar, Tubagus Raditya, yang saat ini berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (8/7). Menurut Didit, panggilan akrab Tubagus Raditya, mahalnya ongkos menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung ini terjadi akibat adanya perubahan konsep pemilu legislatif.
Perubahan konsep yang sangat penting, kata dia, adalah mengenai penetapan anggota legislatif (aleg) berdasarkan perolehan 30 persen suara bilangan pembagi pemilih (BPP). Sedangkan pada sebelumnya, keterpilihan caleg menjadi anggota legislatif disyaratkan harus memenuhi 100 persen BPP. Jika syarat ini tak terpenuhi, maka penentuan anggota legislatif didasarkan pada nomor urut caleg.
''Pemilu anggota DPRD menjadi lebih dominan pada personal, bukan lagi pada partai,''cetus Didit. Dengan adanya persyaratan ini, kata Didit, penentuan nomor urut kecil ataupun nomor besar, menjadi tidak menentukan. Selama caleg bisa memperoleh 30 persen BPP, maka caleg tersebut akan terpilih menjadi anggota legislatif.
Akibat dari persyaratan ini, kata Didit, tingkat kompetisi di kalangan internal partai menjadi sangat ketat. ''Itu belum termasuk persaingan dengan caleg dari luar partai,'' ujar dia menjelaskan.
Dalam satu daerah pemilihan (dapil), kata Didit, satu partai bisa menempatkan 10 calegnya untuk bersaing memperebutkan kursi legislatif. Kalau misalnya terdapat 34 parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu, berarti akan terdapat 340 caleg yang akan berkompetisi dalam satu dapil. Sedangkan dalam satu dapil versi KPUD Kabupaten Bandung, terdapat tiga sampai lima kecamatan.
Faktor lain yang akan membengkakkan biaya untuk meraih kursi DPRD, kata Didit, adalah lamanya jadwal kampanye yang ditetapkan KPU Pusat. ''Jadwal kampanye itu dimulai dari 12 Juli 2008 hingga 5 April 2009,'' ungkap dia.
Untuk memprediksi besaran biaya yang harus dikeluarkan, Didit memberikan sedikit gambaran. Menurut dia, harga kaos untuk kampanye dengan bahan paling jelek bernilai Rp 5.000 per helai. Jika BPP untuk Kabupaten Bandung ditetapkan sebanyak 62 ribu pemilih, Didit menambahkan, berarti 30 persen dari BPP itu mencapai 18.600 suara.
Kalau dikalikan Rp 5.000, tambah Didit, berarti biaya untuk pembuatan kaos sebanyak 18.600 helai mencapai Rp 93 juta. Itu belum termasuk biaya pembuatan poster dan stiker yang bisa mencapai Rp 20 juta.
Dengan kampanye yang mencapai 10 bulan, Didit memperhitungkan, adanya biaya tatap muka atau silaturrahim yang mencapai minimal Rp 20 juta per bulan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar