DPRD Sepakat Laptop Dibutuhkan
Harus Dibarengi Pemangkasan Anggaran ATK

SOREANG, (PR).-
Sebanyak 45 anggota DPRD Kab. Bandung sepakat, fasilitas laptop dibutuhkan bagi anggota legislatif dan eksekutif. Kendati demikian, mereka belum sepaham tentang status laptop tersebut.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Arifin Sobari mengatakan, laptop akan membuat kerja legislatif dan eksekutif lebih efisien. Akan tetapi, pengadaan laptop harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang.

"Jangan sampai bagian yang hanya membutuhkan laptop untuk kepentingan administrasi, justru diberi laptop dengan spesifikasi sangat canggih," ujarnya, Rabu (9/4) di Soreang.

Menurut Arifin, pengadaan laptop harus dibarengi dengan pengurangan anggaran fotokopi dan alat tulis kantor (ATK). Sebab, jika personel di legislatif dan eksekutif sudah menggunakan laptop maka data dan informasi cukup disebar dalam bentuk digital.

Dia menambahkan, biaya yang dikeluarkan dari APBD untuk fotokopi dan alat tulis sangat besar. "Bayangkan saja, untuk setiap rapat dewan, berkas yang harus difotokopi tidak sedikit. Itu hanya untuk sekali rapat. Apabila jumlahnya dikalkulasikan dalam satu tahun, akan ketemu angka fantastis," tutur Arifin.

Meskipun laptop sudah sangat dibutuhkan, tuturnya, legislatif dan eksekutif belum melakukan analisis kebutuhan, baik terhadap jumlah maupun spesifikasinya.

Inventaris daerah

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), Tb. Raditya menegaskan, walaupun laptop sudah menjadi kebutuhan, namun status kepemilikannya harus jelas. Dia berpendapat, laptop menjadi inventaris daerah, bukan menjadi milik pribadi.

Status laptop sebagai barang inventaris daerah, kata Raditya, merupakan konsekuensi logis dari pembelian laptop yang menggunakan APBD dan keberadaannya untuk menunjang kineja anggota legislatif dan eksekutif. "Begitu ada anggota legislatif atau pejabat eksekutif yang selesai masa jabatannya, laptop harus dikembalikan ke pemerintah untuk digunakan pengganti mereka," katanya.

Raditya menekankan, jika anggota legislatif dan pejabat eksekutif ingin memiliki laptop secara pribadi, hendaknya membeli dengan uang sendiri.

"Malu dong, masa anggota dewan tidak mampu membeli laptop sendiri," katanya.

Raditya juga mengusulkan agar laptop itu disewa dari penyedia jasa penyewaan. Menurutnya, dengan menyewa, biaya yang dibutuhkan menjadi lebih hemat, dihitung dari cepatnya perkembangan teknologi.

Teknologi informasi dan komunikasi, kata dia, berkembang sangat cepat. Konsekuensinya, kebutuhan pengguna teknologi juga berubah cepat. Jika legislatif dan eksekutif harus selalu membeli laptop baru maka setiap perkembangan teknolologi (dalam hal ini laptop), akan membebani anggaran publik.

"Sedangkan jika menyewa, ketika teknologi komputer terus berkembang, kita tidak perlu lagi membeli yang baru. Cukup meminta provider untuk menggantinya," ucap Raditya.

Jika laptop sudah tersedia, dia sepakat dengan Arifin Sobari, yakni anggaran untuk fotokopi dan alat tulis harus dipangkas. "Anggota dewan cukup membekali diri dengan flash disk. Apalagi, teknologi nirkabel sudah semakin maju, saling tukar data tanpa menggunakan flash disk pun sudah bisa," tutur Raditya menegaskan. (A-132)***zaky PR