DPRD Pertimbangkan Sewa Kendaraan Dinas

SOREANG, (PR).-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung akan mengkaji kemungkinan melakukan penyewaan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Bandung. Beberapa anggota DPRD menganggap, menyewa kendaraan dapat menghemat anggaran.

Anggota Fraksi PKS yang juga anggota panitia anggaran DPRD Kab. Bandung Arifin Sobari mengatakan, anggaran daerah yang dihabiskan untuk membeli kendaraan dinas dan pemeliharaannya sangat besar. Menurut dia, biaya yang dihabiskan untuk pemeliharaan kendaraan di dinas yang tidak begitu aktif dalam kerja lapangan bisa mencapai Rp 200 juta per tiga bulan.

"Yang sangat besar itu pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat Daerah, bisa mencapai Rp 1 miliar per tiga bulan," kata Arifin, Selasa (24/6). Ia menambahkan, biaya pemeliharaan semakin membengkak karena rata-rata kendaraan yang digunakan pemkab sudah tua.

Oleh karena itu, Arifin mengusulkan agar DPRD dan eksekutif mulai melakukan pengkajian untuk menyewa kendaraan dinas. Dengan menyewa, maka pemkab tidak perlu menghamburkan uang untuk membeli kendaraan dan membiayai pemeliharaannya. "Kalau menyewa, kita tinggal terima bersih," katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Komisi B, Tb. Raditya. Menurut dia, dengan menyewa mobil, maka mobil dinas aparat akan selalu "segar." Eksekutif pun tidak perlu direpotkan dengan masalah pemeliharaan sehingga bisa fokus melayani publik. "Kalau membeli mobil terus, akan terjadi pemborosan. Kalau menyewa, kita bisa terus mendapatkan mobil yang baru dan sehat. Pemeliharaan pun akan ditanggung oleh perusahaan penyewaan," kata Raditya.

Menurut Raditya, anggaran pemeliharaan kendaraan terbesar ada di Dinas Kebersihan. Berdasarkan data yang dimilikinya, anggaran pemeliharaan kendaraan Dinas Kebersihan mencapai Rp 11 miliar per tahun.

Namun demikian, kata dia, tetap harus dilakukan pengkajian menyeluruh untuk menimbang untung-rugi dari menyewa kendaraan. Menurut Raditya, kalaupun pengadaan kendaraan dilakukan dengan menyewa, harus tetap dilakukan dengan pola tender yang bersih."Jadi, kita tetap bisa mendapatkan kendaraan yang layak dengan harga yang terbaik," kata Raditya. (A-132)*** Pikiran rakyat 25 Juni 2008