Raditya, "Banyak yang Pulang Tidak Membawa Uang Sepeser pun"
85% Guru Terlilit Utang?
SOREANG,(GM)-
DPRD Kab. Bandung menilai, salah satu faktor menurunnya kualitas mengajar di wilayah Kab. Bandung diakibatkan para pengajar yang memiliki tunggakan ke bank. Untuk wilayah Kab. Bandung sendiri, sekitar 85-90% dari sekitar 15.000 guru PNS-nya terlilit utang ke bank.
Hal ini dikatakan H. Tubagus Raditya, anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2). Menurutnya, tidak sedikit dari para guru memiliki utang kepada lebih dari 2 bank dengan jumlah tunggakan mencapai puluhan juta. Uang tersebut rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga dibelanjakan secara konsumtif. Untuk melunasinya, mereka mencicil melalui pemotongan gaji setiap bulan selama beberapa tahun.
"Akibat pinjaman yang cukup besar ini, banyak guru yang saat gajian tidak menerima seperser pun uang. Bahkan tidak sedikit gaji mereka yang minus karena sudah habis untuk membayar cicilan," katanya.
Jika ini terus berlanjut, tambah Tubagus, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas mengajar. Sebab terkadang mereka harus dikejar-kejar debitur yang mendatanginya hampir tiap hari.
"Seperti para guru yang datang kali ini, akibat pinjam ke bank, bahkan lebih dari satu bank, mereka dikejar-kejar debitur. Sedangkan untuk membayarnya, gaji mereka minus hingga Rp 1,8 juta. Kalau terus begini, bagaimana mereka mau mengajar dengan baik" ujarnya.
Menurut Tubagus, permasalahan ini perlu secepatnya diselesaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). "Ini harus segera diselesaikan. Sebab merupakan kunci pokok permasalahan di Dikbud," katanya.
Diungkapkan Tubagus, permasalahan ini karena ada ketidakberesan di UPTD-UPTD setempat. Terlebih dalam aturan perbankan, pihak bank sebelum memberikan kredit tentunya melihat kemampuan atau gaji si kreditur. "Selama ini gaji guru dibagikan melalui UPTD masing-masing sehingga pihak bank langsung memotongnya. Tapi bagaimana bisa dengan gaji mereka yang sudah minim akibat potongan bank, masih tetap bisa meminjam ke bank lain dengan jumlah puluhan juta?" ujarnya penuh tanda tanya. (B.97)**
Hal ini dikatakan H. Tubagus Raditya, anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2). Menurutnya, tidak sedikit dari para guru memiliki utang kepada lebih dari 2 bank dengan jumlah tunggakan mencapai puluhan juta. Uang tersebut rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga dibelanjakan secara konsumtif. Untuk melunasinya, mereka mencicil melalui pemotongan gaji setiap bulan selama beberapa tahun.
"Akibat pinjaman yang cukup besar ini, banyak guru yang saat gajian tidak menerima seperser pun uang. Bahkan tidak sedikit gaji mereka yang minus karena sudah habis untuk membayar cicilan," katanya.
Jika ini terus berlanjut, tambah Tubagus, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas mengajar. Sebab terkadang mereka harus dikejar-kejar debitur yang mendatanginya hampir tiap hari.
"Seperti para guru yang datang kali ini, akibat pinjam ke bank, bahkan lebih dari satu bank, mereka dikejar-kejar debitur. Sedangkan untuk membayarnya, gaji mereka minus hingga Rp 1,8 juta. Kalau terus begini, bagaimana mereka mau mengajar dengan baik" ujarnya.
Menurut Tubagus, permasalahan ini perlu secepatnya diselesaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). "Ini harus segera diselesaikan. Sebab merupakan kunci pokok permasalahan di Dikbud," katanya.
Diungkapkan Tubagus, permasalahan ini karena ada ketidakberesan di UPTD-UPTD setempat. Terlebih dalam aturan perbankan, pihak bank sebelum memberikan kredit tentunya melihat kemampuan atau gaji si kreditur. "Selama ini gaji guru dibagikan melalui UPTD masing-masing sehingga pihak bank langsung memotongnya. Tapi bagaimana bisa dengan gaji mereka yang sudah minim akibat potongan bank, masih tetap bisa meminjam ke bank lain dengan jumlah puluhan juta?" ujarnya penuh tanda tanya. (B.97)**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar