Pembangunan Dibiayai Uang Rakyat

Asas Manajerial Pemerintahan

          Sebuah negara seharusnya diperlakukan layaknya sebuah perusahaan. Namun, bukan dalam hal mencari keuntungan sebesar-besarnya yang dapat diraih dari uang masyarakat, melainkan dalam hal manajerial pemerintahan. Jika saja manajerial pemerintahan dilakukan oleh seorang manajer handal yang dapat mengendalikan aparat pemerintah dan wilayah layaknya mengelola perusahaan, maka hampir dipastikan daerah itu akan maju dan menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

          Masalah keuangan adalah hal penting yang seharsnya dapat dipahami seluruh aparat negara dalam pemerintahan. Semua uang yang digunakan untuk pembangunan bahkan menggaji seluruh aparat pemerintahan pada hakikatnya adalah uang rakyat. Satu hal yang selalu dianggap salah kaprah dalam kenyataannya. Karena menganggap uang yang datang jatuh dari langit atau nenek moyangnya, maka tak heran banyak aparat negara yang menyalahgunakan keuangan negara. Masyarakat sebagai penyandang dana pembangunan pun dilupakan hingga sasaran pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat tak tercapai.

          Sebagai contoh nyata, Raditya memberikan salah satu contoh penggunaan uang rakyat oleh aparat yang justru akan mengiris perasaan masyarakatnya sendiri. Pertangahan Desember 2008 lalu, ia sempat memberikan usulan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kab. Bandung untuk melakukan rasionalisasi biaya makan dan minum semua SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Seperti diketahui, biaya hanya untuk makan minum seluruh SKPD dapat mencapai miliaran rupiah.

          Raditya menilai dana makan minum yang diajukan dalam rancangan APBD 2009 itu sebenarnya dapat ditekan 15% hingga 20%. Ia bahkan memberikan usulan agar menetapkan standar harga yang sama dan yang berlaku di pasaran agara efisiensi dapat dilakukan. Ia yakin efisiensi dapat dilakukan dan dana bisa dialokasikan untuk belanja modal serta dapat dikurangi belanja langsung sub-belanja barang dan jasa. Dengan demikian, belanja modal yang berhubungan dengan program di masyarakat diharapkan bisa meningkat dengan rasionalisasi itu. Khususnya tentang manajerial pemerintahan, Raditya memberikan perumpamaan yang seharusnya dipahami oleh seluruh komponen masyarakat, terutama pejabat pemerintahan.

Berikut adalah perumpamaan itu:

         

          Pemerintahan daerah adalah sebuah perusahaan induk. Perusahaan itu bersifat terbuka dan bergerak dalam bidang pelayanan dan informasi yang menjadi bisnis intinya (core bussiness). Saham dari perusahaan ini seluruhnya dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bersifat sebagai stakeholders dalam perusahaan besar ini. Segala produk perusahaan yang menyediakan pelayanan dan informasi itu dilakukan untuk kepentingan para pemilik sahamnya. 
Kepala daerah adalah CEO dari perusahaan itu. Sementara, seluruh anggota DPRD adalah komisaris perusahaan. Untuk menampung semua aspirasi stakeholders maka CEO akan bergantung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) yang menjadi Research and Development (R&D) perusahaan itu. 

         

          Raditya menilai, struktur perusahaan ini sangat logis jika diterapkan dalam pemerintahan. Sebenarnya, tak ada belitan birokrasi yang melelahkan nalar masyarakat selama ini jika dijalankan dengan benat. Ia bahkan tak habis pikir jika banyak pejabat pemerintahan yang sama sekali tak mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelayanan yang sudah seharusnya dilakukan mereka. Masyarakat yang telah menyisihkan uangnya untuk jalannya pembangunan, bahkan menggai seluruh aparat pemerintahan, sudah seharusnya ditempatkan pada posisi yang tinggi, melebihi kepentingan pribadi dan golongannya.

         

          Lalu, apa yang selama ini terjadi? Raditya melihat adanya kerancuan. Pemerintahan sekarang terlihat cenderung tertutup. Para pejabat pemerintahan selalu menginginkan rakyat yang harus melayani kepentingan mereka hingga tak berani melakukan pembaruan dengan cara mengubah sistem birokrasi menjadi lebih terbuka dan transparan dalam hal apapun. 

Salah satunya mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) yang seharusnya dilakukan oleh pengelola pemerintahan. CEO harus memberikan pertanggungjawaban atas jalannya perusahaan yang telah dipercayakan oleh stakeholders dalam bentuk RUPS tersebut. RUPS harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat selaku pemegang saham pembangunan. Karena belum ada mekanisme yang mengatur masalah itu, maka seharusnya kepala daerah berinisiatif untuk melakukan survei kepuasan masyarakat. Tujuannya hanya satu: sejauh mana masyarakat dapat terlayani dengan baik oleh pemerintah yang diberikan amanat untuk mengelola keuangan mereka?

          Raditya menganalisis, yang tejadi selama ini adalah stakeholders sudah tak merasa memiliki lagi perusahaan yang telah ia biayai karena salah kaprah para pengelola perusahaannya. Dalam artian, masyarakat sudah tak lagi mempunyai rasa memiliki pemerintahannya sendiri. Salah satu alasannya yaitu masyarakat tak mengetahui sejauh mana yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melayani keinginan mereka.

Raditya sadar, masyakakat yang harus dilayani oleh pemerintah terdiri dari banyak sekali kelompok dan golongan. Adalah sebuah perbuatan mustahil jika semua keinginan dan kepentingan seluruh kelompok dan golongan itu dapat terlayani dengan optimal. Namun, minimal, apa yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat bagi kebanyakan masyarakat yang menjadi stakeholdersnya.

Khususunya di Pemerintah Kabupaten Bandung, Raditya menilai, saat ini memerlukan seorang General Affair Manager. Tugas manajer ini yang seharusnya dipegang oleh Bagian Humas yaitu dapat mengomunikasikan kepada masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dilakukan mereka. Selain itu, juga seharusnya dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang apa saja yang telah diraih oleh masyarakat.

          Dalam kondisi masyarakat madani, segala keperluan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintahnya. Sebaliknya, masyarakat juga akan punya rasa memiliki terhadap wilayah dan pemerintahannya. Hal penting lainnya adalah tingkat kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dengan pemerintahnya. Kebijakan apapun yang diberlakukan pemerintah akan disambut baik oleh masyarakatnya karena percaya bahwa kebijakan itu akan memberikan keuntungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

 Salah satu contoh negara yang telah menjalankan asas manajerial pemerintahan dengan baik itu adalah Kanada, Jepang, dan Denmark. Mungkin pemerintahan di tanah air, khususnya pemerintahan Kabupaten Bandung, belum dapat mencapai porsi ideal seperti negara-negara tadi. Namun, jika kita tak berbuat dari sekarang, niscaya semua itu hanyalah impian. Sadar akan peran masing-masing adalah sikap tersederhana yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan besar itu.