RADITYA : “GENDERANG PERANG TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN BBM SUDAH DIBUNYIKAN”
6 Mei, 2008

BANDUNG—Genderang perang terhadap kebijakan pemerintah yang akan menaikan harga, bahan Bakar Minyak (BBM) berkisar 25 hingga 50 persen dari harga dasar mulai dibunyikan oleh elemen masyarakat. Aksi demo nilai dilakuakn oleh masyarakt yang ada diwilayah Makassar juga tidak ketinggalan juga dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat Bandung.

Malah yang dikhawatirkan, jika kebijakan pemerintah tetap dilaksanakan untuk menaiakn harga BBM per tangal 1 Juni mendatang. Bisa dipastikan, keuntungan kenaikan yang dirasakan oleh pemerintah tidak sebanding dengan jumlah kerusakkan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap asset-asset milik pemerintah daerah maupun pusat. Akibat gelombang unjuk rasa yang tidak bisa dibendung. Dan kenaikan tersebut, sebetulnya tidak harus dilakukan karena ternyata adanya spekulan-spekulan yang menginginkan hrga BM naik dengan memanfatkan kebijakan pemerintah.

Pengamat ekonomi muda asal Bandung, Jawa Barat (Jabar) yang juga anggota DPRD kabupaten Bandung, dari Fraksi Golkar, H.M Tubagus Raditiya, SE kepada saufatnews, di Bandung, Selasa (6/5) memaparkan pihaknya atas nama pribadi juga anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, memohon dan mendesak kepada pemerintah pusat untuk tidak tergesa-gesa menaikan harga BBM. Karena kenaikan harga BM dengan cost politik dan socialnya akan lebih besar dari biaya subsidi yang besarnya Rp 260 triliun.

“Kenaikan harga minyak sekarang dunia sekarang bukan disebabkan bertambahnya demand kepada konsumsi BBM. Tapi yang terjadi, lebih diakibatkan permainan para spekulan kontrak berjangka komoditas yang mengerek harga minyak, agar mereka dapat menuai keuntungan yang besar. Dengan naiknya harga BBM maka akan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Dan akan berdampak terhadap psikologis harga – harga yang lain, yang nantinya masyarakat akan mengalami rawan daya beli. Dan akhirnya akan meningkat warga miskin di Indonesia, “ tutur Raditiya.

Jika kenaikan BBM terjadi, jelas Raditiya, apa bedanya dengan pemerintah menyalakan sumbu bom yang akan meledak. Sehingga, efeknya psikologis ini akan berimbas kepada pengelolaan keungan anggaran daerah.

Jika pemerintah masih ingat pada tahun 2005 yang lalu, tutur Raditiya, dimana pada saat itu sekelompok ekonom menyatakan apabila harga BBM dinaikkan, jumnlah orang miskin akan turun, Tapi yang terjadi malah sebaliknya, karena pemerintah menaikan harga BBM, dan ternayat jumlah masyarakat miskin malah makin bertambah. “Apakah, ini tujuan dari pemerintah kita ?,” Tanya Raditiya.

Dan konsep ini terjadi akan dilakukan oleh para ekonom masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dimana para ekonom, mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM, tanpa memperlihatkan jumlah data kemiskinan. Tapi mengatakan BBM naik jumlah kemiskinan akan berkurang. “para ekonom hanya berkecap jika harga BBM naik, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

“JIka kenaakan terjadi maka yang akan dirasakan sebenarnya adalah pertumbuhan ekonomi akan jeblok, APBN dan APBD akan semakain membengkak. Inflasi tidak akan terbendung. Bunga SBI akan naik. Rupiah akan terkoreksi. Dan yang akan dirugikan adalah masyarakat bawah akan semakin terpuruk,” tegas Raditiya.

Sementara itu Bupati Bandung, H. Obar Sobarna, S.Ip dengan kondisi akan meningkatkan harga BBM, mengajak masyarakat untuk hidup hemat dan kepada para PNS di lingkungan Pemkab Bandung, harus mulai menggunakan biaya sefektif mungkin terutama dalam hal perjalana dinad dan hal yang lainya.

Selain itu, menjelang naiknya hrga BBM, menyakini akan ada spekulan yang akan menyimpan BBM dan akan dujual pada saat harga naik. Sehingga kelangkan minyak akan terjadi. Untuk meminta kepada pihak kepolisian dan aparatnya untuk segera bertindak tegas terhadap pelaku yang menegdum atau menyimpan BBM untuk kepentingan peribadinya.

Dan nobar, juga meminta kepada paratnya untuk segera mengawasai terhadap segalam bantuan yang seharusnya diberikan kepada masdyarakat miskin harus tepat sasaran. “Mislanya pada sat akan dilakukan pembagian minyak goring bersubsidi. Saya bherharap pembagiannya harus merata. Dan benar0benart samp[ai kepada yang berhaknya. Saya akan tindak tegas jika ada penyelewengan terhadap bantuan bagi rakyat miskin,” tandasnya. (Saufat Endrawan) Sinar Harapan