DPRD Kab. Bandung Pertanyakan Kontribusi PDAM Kota Bandung

SOREANG, (GM).-
Komisi B DPRD Kab. Bandung mempertanyakan kontribusi yang diberikan PDAM Kota Bandung kepada Pemkab Bandung. DPRD mensinyalir, dalam perhitungan anggaran bagi hasil, persentase terbesar dikantongi Pemprov Jabar.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya, sejauh ini DPRD belum mengetahui kontribusi yang diberikan PDAM Kota Bandung terhadap Pemkab Bandung.

"Dalam rapat dengan dinas terkait, belum ada keterangan jelas apa yang diberikan PDAM Kota Bandung terhadap pemkab sebagai kompensasi memanfaatkan sumber mata air di wilayah Kabupaten Bandung," ujar Raditya.

Dikatakannya, beberapa sumber mata air yang dimanfaatkan PDAM Kota Bandung, di antaranya berasal dari sungai di wilayah Pangalengan, Cilengkrang serta Cimenyan. "Sumber-sumber mata air yang sudah dimanfaatkan tersebut setidaknya bisa memberikan kontribusi bagi sumber pendapatan Kabupaten Bandung, baik sebagai pajak air permukaan atau apa pun namanya," jelasnya.

Ditambahkan Raditya, sumber air yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Bandung jumlahnya tidak sedikit. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber air tersebut seharusnya sebuah sumber pendapatan yang tidak sedikit pula.

"Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian semua dan mendatang harus jelas seperti apa aturan main antara dua pemerintahan ini. Karena PDAM Kab. Bandung sendiri tidak memanfaatkan sumber air yang berada di wilayahnya sendiri," terangnya.

Diungkapkannya, sudah saatnya pemkab bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki sebagai salah satu sumber pendapatan.

Bagi hasil

Hal senada dikatakan anggota Komisi B lainnya, H. Asep Anwar Mahfudin. Menurutnya, dengan semangat otonomi daerah, pemerintah harus bisa mengelola sumber daya yang dimiliki menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Sumber air ini memang karunia Tuhan, tetapi dengan semangat otonomi, sumber daya yang kita miliki harus bisa berdaya guna bagi masyarakat," kata anggota dewan dari Fraksi Madani ini.

Dilanjutkannya, dalam setiap pembahasan anggaran, salah satu sumber pendapatan atas bagi hasil, baru diperoleh dari Pemprov Jabar. "Bila pemanfaatan sumber air oleh PDAM ini ada bagi hasilnya, kenapa dalam setiap pembahasan anggaran tidak pernah ada. Baru ada dari bagi hasil Pemprov Jabar," bebernya.

Dikatakan Asep, yang menjadi ironi adalah masih banyaknya daerah di Kab. Bandung yang rawan ketersediaan air bersih. Padahal, Kab. Bandung memiliki sumber daya air yang banyak.

"Daerah yang dilalui pipa transmisi air dari Sungai Cisangkuy di Pangalengan adalah daerah rawan air bersih. Sangat miris sekali jika warga sekitar tidak bisa memanfaatkan sumber air dari wilayahnya sendiri," tambahnya.

Untuk itu, lanjut Asep, dalam waktu dekat Komisi B akan melakukan pertemuan dengan PDAM Kota Bandung untuk membicarakan masalah tersebut. (B.89)**