DPRD Kabupaten Bandung Akan Datangi Pertamina
SOREANG, (GM).-
Komisi B DPRD Kab. Bandung akan mendatangi Kantor Pertamina Unit Pemasaran (UPms) III Cabang Bandung, Kamis (4/9), untuk meminta jaminan pasokan minyak tanah bagi warga yang belum tersentuh program konversi minyak tanah ke gas elpiji.
"Selain itu, kita pun ingin mempertanyakan program pembagian gas ke masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung yang belum merata. Saat ini, minyak tanah bersubsidi sudah ditarik dari pasar serta bagaimana pendistribusiannya," kata anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya kepada "GM" di Soreang, Selasa (2/9).
Dikatakannya, atas kondisi yang terjadi saat ini, Pertamina harus bertanggung jawab penuh. Seharusnya, sebelum menghentikan pasokan minyak tanah subsidi ke masyarakat, program konversi minyak tanah ke gas elpiji sudah diterima oleh seluruh rumah tangga miskin (RTM).
"Informasi terakhir, ribuan RTM di Desa Sangkanhurip dan Desa Cilampeni, Kec. Katapang, sama sekali belum mendapatkan pembagian tabung dan kompor gas konversi. Namun, saat ini mitan pun sudah langka," jelas Raditya.
Dijelaskannya, operasi pasar (OP) yang diminta pun tidak sesuai dengan rencana sehingga selain sulit mendapatkan mitan, harganya pun mahal. "Kami menilai Pertamina terlalu tergesa-gesa. Akhirnya warga yang harus menerima akibatnya," ujarnya Raditya.
Ditambahkannya, kelangkaan minyak tanah yang terjadi saat ini, tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga miskin. Mereka yang memiliki usaha kecil dan menengah, juga terkena imbasnya. "Banyak yang harus disesuaikan oleh pengusaha kecil ini dan mau tidak mau mereka harus mengikuti kondis yang ada," paparnya.
Pendataan UKM
Raditya meminta agar dinas terkait melakukan pendataan usaha kecil yang masih menggunakan mitan. "Dengan demikian kepada para pengusaha kecil tersebut bisa berikan bantuan alat sesuai dengan kemampuan mereka," bebernya.
Diungkapkannya, Komisi B juga menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingannya sendiri. "Ada yang mencoba memengaruhi warga agar tidak menggunakan regulator pembagian dengan alasan keamanan sehingga mereka dianjurkan untuk membeli penggantinya dari mereka," ungkap Raditya.
Keadaan ini membuat masyarakat dizalimi. "Kita mengharapkan dengan kondisi sekarang tidak mengganggu aktivitas warga sehari-hari, jangan karena disusahkan kebutuhan bahan bakar warga tidak bisa berbuat apa-apa," urai Raditya. (B.89)**
Komisi B DPRD Kab. Bandung akan mendatangi Kantor Pertamina Unit Pemasaran (UPms) III Cabang Bandung, Kamis (4/9), untuk meminta jaminan pasokan minyak tanah bagi warga yang belum tersentuh program konversi minyak tanah ke gas elpiji.
"Selain itu, kita pun ingin mempertanyakan program pembagian gas ke masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung yang belum merata. Saat ini, minyak tanah bersubsidi sudah ditarik dari pasar serta bagaimana pendistribusiannya," kata anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tb. Raditya kepada "GM" di Soreang, Selasa (2/9).
Dikatakannya, atas kondisi yang terjadi saat ini, Pertamina harus bertanggung jawab penuh. Seharusnya, sebelum menghentikan pasokan minyak tanah subsidi ke masyarakat, program konversi minyak tanah ke gas elpiji sudah diterima oleh seluruh rumah tangga miskin (RTM).
"Informasi terakhir, ribuan RTM di Desa Sangkanhurip dan Desa Cilampeni, Kec. Katapang, sama sekali belum mendapatkan pembagian tabung dan kompor gas konversi. Namun, saat ini mitan pun sudah langka," jelas Raditya.
Dijelaskannya, operasi pasar (OP) yang diminta pun tidak sesuai dengan rencana sehingga selain sulit mendapatkan mitan, harganya pun mahal. "Kami menilai Pertamina terlalu tergesa-gesa. Akhirnya warga yang harus menerima akibatnya," ujarnya Raditya.
Ditambahkannya, kelangkaan minyak tanah yang terjadi saat ini, tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga miskin. Mereka yang memiliki usaha kecil dan menengah, juga terkena imbasnya. "Banyak yang harus disesuaikan oleh pengusaha kecil ini dan mau tidak mau mereka harus mengikuti kondis yang ada," paparnya.
Pendataan UKM
Raditya meminta agar dinas terkait melakukan pendataan usaha kecil yang masih menggunakan mitan. "Dengan demikian kepada para pengusaha kecil tersebut bisa berikan bantuan alat sesuai dengan kemampuan mereka," bebernya.
Diungkapkannya, Komisi B juga menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingannya sendiri. "Ada yang mencoba memengaruhi warga agar tidak menggunakan regulator pembagian dengan alasan keamanan sehingga mereka dianjurkan untuk membeli penggantinya dari mereka," ungkap Raditya.
Keadaan ini membuat masyarakat dizalimi. "Kita mengharapkan dengan kondisi sekarang tidak mengganggu aktivitas warga sehari-hari, jangan karena disusahkan kebutuhan bahan bakar warga tidak bisa berbuat apa-apa," urai Raditya. (B.89)**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar