Pemkab Bandung Belanja Dana Kertas HVS Rp 20 M
Soreang, Pelita
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung diperkirakan meng-habiskan biaya kertas HVS sebesar Rp20 miliar. Karena itu, Komisi B DPRD Kab Bandung menyoroti belanja kertas HVS yang diajukan sejumlah dinas sebagai mitra kerja komisi tersebut.
Dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) APBD 2009, harga kertas HVS yang diajukan ke Komisi B tidak sama, sehingga dokumen pengajuannya dikembalikan lagi ke masing-masing dinas. Yaitu Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, Dinas Perindustrian, Badan Penanaman Modal, dan Badan Ketahanan Pangan.
Jenis kertas HVSnya sama, tapi harga yang diajukan berbeda, tukas anggota Komis B DPRD Kab. Bandung, Tb Raditya SE kepada Pelita Minggu (23/11/2008) sore.
Menurutnya, ada dinas yang mengajukan harga kertas HVS Rp35.000 per-rim. Tapi, ada juga dinas lain yang mencantumkan harga Rp37.000 dan Rp40.000, padahal jenis kertasnya sama.
Ini kan aneh, karena itu dokumen RKA terpaksa dikembalikan ke masing-masing dinas. Yang membingungkan lagi, ternyata besaran harga kertas HVS di lapangan tidak semahal itu, ujar Raditya sembari tersenyum.
Ia mengakui, temuan ini memang kecil, tapi paling tidak harus ada harga standar. Apalagi kami juga menemukan anggaran untuk pembelian cutter. \"Kalau kerja di media cetak mungkin kebutuhan cutter sangat dibutuhkan. Tapi ini kan dinas yang tidak begitu membutuhkan cutter,sangat tidak masuk akal, tandasnya.
Sementara itu, Raditya berharap, RKA yang sudah diberikan ke masing-masing dinas agar segera diperbaiki sebelum diserahkan kembali ke Komisi B. Paling tidak penentuan harga setiap barang harus memiliki standardisasi sesuai dengan keputusan bupati.
Selain itu, Komisi B juga mengusulkan agar pembelian alat tulis kantor (ATK) dilakukan melalui tender agar bisa menekan anggaran yang diajukan.
Raditya mencontohkan, kebutuhan kertas di masing-masing SKPD sekarang ini dibutuhkan dana sekitar Rp20 miliar. Ironisnya pembelian kertas ini tidak melalui tender. Angka itu bisa ditekan asalkan ditempuh dengan cara tender, tukasnya.
Diperoleh kabar, proyek pengadaan kertas tersebut kini dikuasai PT Indograf, yang dikelola Yanto SE, bendahara Partai Golkar Kab Bandung. Calon legislatif No 1 dari Partai Golkar (PG) daerah pemilihan (Dapil) 2 ini, menguasai berbagai proyek di lingkungan Pemkab Bandung, karena kedekatannya dengan Bupati Obar Sobarna. (ck-01)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung diperkirakan meng-habiskan biaya kertas HVS sebesar Rp20 miliar. Karena itu, Komisi B DPRD Kab Bandung menyoroti belanja kertas HVS yang diajukan sejumlah dinas sebagai mitra kerja komisi tersebut.
Dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) APBD 2009, harga kertas HVS yang diajukan ke Komisi B tidak sama, sehingga dokumen pengajuannya dikembalikan lagi ke masing-masing dinas. Yaitu Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, Dinas Perindustrian, Badan Penanaman Modal, dan Badan Ketahanan Pangan.
Jenis kertas HVSnya sama, tapi harga yang diajukan berbeda, tukas anggota Komis B DPRD Kab. Bandung, Tb Raditya SE kepada Pelita Minggu (23/11/2008) sore.
Menurutnya, ada dinas yang mengajukan harga kertas HVS Rp35.000 per-rim. Tapi, ada juga dinas lain yang mencantumkan harga Rp37.000 dan Rp40.000, padahal jenis kertasnya sama.
Ini kan aneh, karena itu dokumen RKA terpaksa dikembalikan ke masing-masing dinas. Yang membingungkan lagi, ternyata besaran harga kertas HVS di lapangan tidak semahal itu, ujar Raditya sembari tersenyum.
Ia mengakui, temuan ini memang kecil, tapi paling tidak harus ada harga standar. Apalagi kami juga menemukan anggaran untuk pembelian cutter. \"Kalau kerja di media cetak mungkin kebutuhan cutter sangat dibutuhkan. Tapi ini kan dinas yang tidak begitu membutuhkan cutter,sangat tidak masuk akal, tandasnya.
Sementara itu, Raditya berharap, RKA yang sudah diberikan ke masing-masing dinas agar segera diperbaiki sebelum diserahkan kembali ke Komisi B. Paling tidak penentuan harga setiap barang harus memiliki standardisasi sesuai dengan keputusan bupati.
Selain itu, Komisi B juga mengusulkan agar pembelian alat tulis kantor (ATK) dilakukan melalui tender agar bisa menekan anggaran yang diajukan.
Raditya mencontohkan, kebutuhan kertas di masing-masing SKPD sekarang ini dibutuhkan dana sekitar Rp20 miliar. Ironisnya pembelian kertas ini tidak melalui tender. Angka itu bisa ditekan asalkan ditempuh dengan cara tender, tukasnya.
Diperoleh kabar, proyek pengadaan kertas tersebut kini dikuasai PT Indograf, yang dikelola Yanto SE, bendahara Partai Golkar Kab Bandung. Calon legislatif No 1 dari Partai Golkar (PG) daerah pemilihan (Dapil) 2 ini, menguasai berbagai proyek di lingkungan Pemkab Bandung, karena kedekatannya dengan Bupati Obar Sobarna. (ck-01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar