Pendapatan Pemkab Bandung Tahun 2009 Jeblok
Soreang, Pelita
Anggaran belanja Pegawai Pemkab Bandung tahun 2009 melonjak naik dari Rp818 miliar menjadi Rp996 miliar. Sehingga Pemkab Bandung mengalami defisit Rp362 miliar dari total belanja Rp1.858 triliun, sementara pendapatan dinilai jeblok karena hanya mencapai Rp1.495 triliun.
Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tb. Raditya, SE kepada Pelita semalam. Dari alokasi dana belanja tersebut, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sementara alokasi untuk belanja modal untuk kegiatan masyarakat hanya terakolasi 16 persen, jelasnya.
RAPBD Kabupaten Bandung kini tengah di bahas di masing-masing komisi sebelum diserahkan kepada Panitia Anggaran (Pangar).
Sementara itu, untuk menutupi defisit ini, pihak eksekutif akan melakukan pinjaman daerah Rp240 miliar. Khusus untuk belanja pegawai, kami menyarankan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan efisiensi, ujar Raditya.
Ia menjelaskan, anggaran belanja tidak langsung dengan total Rp1,2 triliun, Rp996 miliar di antaranya untuk belanja pegawai. Begitu pula dalam belanja langsung sebesar Rp645 miliar, terdapat belanja pegawai Rp64,6 miliar termasuk untuk mendukung belanja barang dan jasa Rp282,4 miliar. Sedangkan alokasi dana bagi program masyarakat Rp298,5 miliar atau hanya 16 persen.
Dicontohkannya, untuk kebutuhan kertas HVS saja dibutuhkan anggaran sebesar Rp20 miliar. Persoalannya adalah pengadaan kertas yang disediakan PT Indograf itu tidak melalui tender. Coba kalau melalui tender, pihak pemkab bisa menekan angka sampai Rp15 miliar sehingga bisa mengurangi beban biaya sebesar Rp5 miliar, tukasnya.
Raditya pun mengakui masih banyak sejumlah dinas yang seharusnya membantu pendapatan, tapi justru jalan ditempat. Dalam artian tidak mengalami peningkatan. Meski beberapa pimpinan mengalami pergantian. Semisal, Dinas Perhubungan (Dishub) yang seharusnya memberikan pendapatan sebesar Rp700 juta, ternyata hanya sanggup Rp400 juta. Padahal berdasarkan perhitungan matematis pendapatan itu bisa terlampui. \"Karena itu kami mentargetkan dari Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar Rp500 juta pertahunnya,\" harap Raditya. (ck-01)
Anggaran belanja Pegawai Pemkab Bandung tahun 2009 melonjak naik dari Rp818 miliar menjadi Rp996 miliar. Sehingga Pemkab Bandung mengalami defisit Rp362 miliar dari total belanja Rp1.858 triliun, sementara pendapatan dinilai jeblok karena hanya mencapai Rp1.495 triliun.
Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Tb. Raditya, SE kepada Pelita semalam. Dari alokasi dana belanja tersebut, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sementara alokasi untuk belanja modal untuk kegiatan masyarakat hanya terakolasi 16 persen, jelasnya.
RAPBD Kabupaten Bandung kini tengah di bahas di masing-masing komisi sebelum diserahkan kepada Panitia Anggaran (Pangar).
Sementara itu, untuk menutupi defisit ini, pihak eksekutif akan melakukan pinjaman daerah Rp240 miliar. Khusus untuk belanja pegawai, kami menyarankan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan efisiensi, ujar Raditya.
Ia menjelaskan, anggaran belanja tidak langsung dengan total Rp1,2 triliun, Rp996 miliar di antaranya untuk belanja pegawai. Begitu pula dalam belanja langsung sebesar Rp645 miliar, terdapat belanja pegawai Rp64,6 miliar termasuk untuk mendukung belanja barang dan jasa Rp282,4 miliar. Sedangkan alokasi dana bagi program masyarakat Rp298,5 miliar atau hanya 16 persen.
Dicontohkannya, untuk kebutuhan kertas HVS saja dibutuhkan anggaran sebesar Rp20 miliar. Persoalannya adalah pengadaan kertas yang disediakan PT Indograf itu tidak melalui tender. Coba kalau melalui tender, pihak pemkab bisa menekan angka sampai Rp15 miliar sehingga bisa mengurangi beban biaya sebesar Rp5 miliar, tukasnya.
Raditya pun mengakui masih banyak sejumlah dinas yang seharusnya membantu pendapatan, tapi justru jalan ditempat. Dalam artian tidak mengalami peningkatan. Meski beberapa pimpinan mengalami pergantian. Semisal, Dinas Perhubungan (Dishub) yang seharusnya memberikan pendapatan sebesar Rp700 juta, ternyata hanya sanggup Rp400 juta. Padahal berdasarkan perhitungan matematis pendapatan itu bisa terlampui. \"Karena itu kami mentargetkan dari Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar Rp500 juta pertahunnya,\" harap Raditya. (ck-01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar