Siswa Miskin Dibariskan di Lapangan

SUDAH beberapa kali Siti Maesaroh dipanggil oleh pihak sekolah, dibariskan di lapangan basket bersama siswa miskin lainnya, lalu diberi tahu bahwa mereka tidak bisa mengikuti ujian sekolah, karena mereka belum melunasi SPP, DSP, dan lain-lain. Setiap sesudah menerima peringatan yang menyakitkan itu, siswa kelas X sebuah SMA negeri di Cicalengka itu, pulang ke rumah sambil menangis, dan mengadukan rasa malu yang ditanggungnya kepada kedua orang tuanya.

Untuk bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester, orang tua Maesaroh harus datang ke sekolah. Setelah berdebat dan mengiba, kartu ujian untuk Maesaroh baru bisa didapatkan orang tuanya.

Bukan itu saja yang dilakukan sekolah itu, kepada Maesaroh dan siswa miskin lainnya. Sejak semester pertama sampai semester kedua, mereka tidak diberi buku rapor. Alasannya sama, mereka belum menyelesaikan pembayaran uang ke sekolah.

"Padahal, saya memasukkan anak saya ke sekolah itu dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan kecamatan. Kenapa anak saya masih terus ditagih uang dan tidak diberi hak untuk mendapatkan buku rapor?" kata ayah Maesaroh, Wawan Setiawan (53), saat ditemui, Rabu (16/7).

Warga Kp. Cikopo, Desa Babakan Peuteuy, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung itu merasa heran dengan sikap pengelola sekolah. Sejak awal memasukkan anaknya ke sekolah itu, dia sudah mendaftarkan diri sebagai orang tidak mampu, dan menyertakan semua dokumen yang mengesahkannya sebagai orang tidak mampu. Namun, pihak sekolah menutup mata atas keadaannya, dan terus menagih uang atas biaya pendidikan Siti Maesaroh di sekolah itu. Jumlah tagihannya saat ini mencapai Rp 2, 428 juta.

"Sudah berkali-kali saya menghadap ke sekolah, dan mengatakan kalau saya orang tidak mampu, dan memasukkan anak saya ke sekolah itu melalui jalur orang tidak mampu, tetapi pihak sekolah tidak mau mendengar. Kata mereka, kalau saya ingin mendapatkan raport anak saya, saya harus melunasi semua tunggakan yang ditagihkan sekolah kepada saya," kata Wawan.

Wawan sangat menyesalkan sikap pengelola sekolah yang sangat arogan. Setiap kali dia meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah, selalu ditolak. Bahkan, ketika berbicara dengan seorang staf tata usaha sekolah itu, dia diberi tahu, wajar jika anaknya tidak bisa mendapatkan raport karena belum melunasi semua tagihan dari sekolah. Perkataan yang sangat menyakitkan hati Wawan.

"Katanya, saya hanya berhak untuk mendapatkan fotokopi dari raport anak saya, jika saya belum melunasi tagihan itu. Padahal setahu saya, saat daftar ulang anak saya harus mengembalikan buku raport yang sudah diketahui orang tuanya. Ini sama saja dengan memberi tahu bahwa anak saya tidak bisa mendaftar ulang di sekolah itu," ujar Wawan.

Dengan perasaan kecewa, Wawan membuat surat terbuka kepada Bupati Bandung, Obar Sobarna. Surat itu dia serahkan langsung ke tangan bupati, seusai salat Zuhur di Gedung Moh. Toha, Pemkab Bandung, Rabu (16/7). Tetapi, Obar belum bisa menjanjikan apa pun kepada Wawan.

DPRD geram


Wawan juga mengadukan nasibnya ke DPRD Kab. Bandung. Mendengar kisah Wawan, Ketua DPRD Agus Yasmin dan anggota Komisi B Tb. Raditya, merasa geram atas sikap sekolah. "Kepala sekolahnya harus ditarik ke Dinas Pendidikan dan dibina kembali. Melakukan diskriminasi terhadap siswa miskin sangat menyakitkan hati rakyat," kata Agus Yasmin.

Pada saat yang bersamaan, Raditya menelefon Kabid SMA Dinas Pendidikan Kab. Bandung, Hudaya, untuk menanyakan persoalan itu. Hudaya menjawab, pihaknya akan segera mengatasi persoalan itu, dan menanyakan nomor induk Siti Maesaroh untuk penanganan lebih lanjut.

"Menjejerkan siswa tidak mampu di lapangan itu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Apa sekolah tidak memiliki cara lain dalam memperlakukan siswa tidak mampu? Saya curiga kejadian ini tidak hanya terjadi pada Siti Maesaroh dan teman-temannya," tutur Raditya.

Agus Yasmin menegaskan, DPRD Kab. Bandung akan menerjunkan anggotanya ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. "Saya sendiri akan ikut turun ke lapangan," kata Agus Yasmin. (Zaky Yamani/"PR")***