Sering munculnya masalah dalam pembangunan pasar, karena para pedagang jarang dilibatkan. Sebab itu, sudah saatnya pemerintah melepaskan pembangunan pasar kepada para pedagang.
Hal itu dikatakan anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, H. Tb. Raditya , Minggu (9/12), melihat permasalahan pembangunan pasar, khususnya di wilayah Kab. Bandung yang kerap kisruh.
Seperti diberitakan, ratusan massa Pasar Ciwidey berunjuk rasa di Gedung DPRD, meminta agar pemerintah bersikap tegas terhadap pembangunan pasar yang tak kunjung usai dan menyisakan masalah pengembang dengan para pedagang.
Dikatakan anggota dewan dari Partai Golkar ini, permasalahan yang muncul saat pemerintah melakukan relokasi pasar ke tempat yang lebih representatif karena segala pengurusannya dipegang pemerintah. Untuk itu saya melihat bahwa sudah saatnya dalam pembangunan pasar guna merelokasi pedagang, diberikan kewenangan penuh kepada pedagang.
Masih dikatakannya, jika para pedagang diberikan keleluasaan sejak proses penahapan pembangunan, bahkan hingga pelaksanaan, akan memberikan rasa memiliki yang tinggi di antara para pedagang itu sendiri. Sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang penuh dengan apa yang sedang dilakukan.
Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah cukup memberikan arahan secara garis besarnya saja agar tidak menyimpang dari rencana teknis yang diinginkan. Kalau perlu biarkan warga pasar yang menunjuk pengembang pembangunannya dan bila terjadi hal-hal yang dianggap tidak sesuai, pemerintah bisa memberikan teguran. Dilanjutkan Didit, panggilan akrabnya, saat ini pemerintah selalu mendominasi dalam hal seperti itu sehingga tidak sedikit pedagang yang kecewa. Lebih baik pemerintah memosisikan diri sebagai fasilitator saja.
Sumber : Harian Umum Galamedia Senin, 10 Desember 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar