PEMDA DAN OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah telah memicu sejumlah dorongan bagi pengusaha daerah untuk berpikir dan mengeksplorasi setiap kesempatan yang timbul, Otonomi daerah tentu saja berpeluang mendorong manusia produktif bergerak mencari tempat kehidupan yang lebih layak. Namun, tentu saja, semua itu terpulang pada bagaimana masing-masing pemda menata daerahnya. .

Bagaimana Pemda menata daerahnya ? ini yang harus kita pikirkan serta pecahkan bersama, Pemda sebagai otoritas kebijakan publik yang mengendalikan suatu “bisnis” pelayanan terhadap masyarakatnya (publik) harus dapat mengeksplorasi setiap sumber daya, kesempatan untuk kepentingan daerahnya, agar daerahnya menjadi maju dan sejahtera, untuk kepentingan stake holdernya, Di beberapa daerah, bahkan ada yang berpikir bagaimana membagi dua atau tiga kabupatennya, agar teman-temannya bisa menjadi pejabat di sana, lalu diberikan fasilitas baru: rumah pegawai dan kendaraan dinas baru.
Pertama, harus dihitung dengan jelas berapa lama sumber daya alam yang sifatnya nonrenewable (tidak bisa diperbaharui) bakal habis.
Kedua, harus ada peta daerah yang bisa dipercaya mengenai gambaran mutu SDM. Dengan peta itu, harus ada program untuk meingkatkan mutu pendidikan dan kesehatan agar orang-orang muda tak kalah bersaing dengan putra daerah lain atau bangsa lain.
Ketiga, daripada membuat Stadion Sepakbola, lebih baik gunakan uang untuk melakukan retraining terhadap pegawai pemda agar memiliki sikap dan pengetahuan yang lebih siap, atau dapat digunakan untuk mendirikan balai-balai Latihan kerja di setiap kecamatan yang sesuai dengan keunggulan dan potensi dari kecamatan tersebut atau dapat pula membangun beratus ratus kilometer jalan di daerah daerah terpencil sehingga dapat membuka akses daerah, Ingat bukan hanya Asset yang diperlukan oleh masyarakat terpencil tapi akses juga sangat mereka perlukan agar dapat memasarkan produknya atau dapat pula digunakan sebagai jaminan untuk membantu menggerakan para pengusaha kecil dan menengah sehingga mereka tidak kesulitan lagi dalam sisi permodalan atau dapat juga digunakan untuk membuat Kartu sehat sehingga dapat menaikan taraf kesehatan dari masyarakat, atau dapat pula digunakan dalam penyusunan data base kependudukan yang lebih rinci dan dapat digunakan didalam pengembangan E Government, Sehingga akan memudahkan Pihak Pemda dalam melakukan skala prioritas program-program Pembangunan dan memudahkan pihak pemda dan legislatif dalam menuntaskan segala permasalahan publik, sehingga akan terjadi efektifitas didalam sisi Waktu dan efisiensi didalam sisi Ekonomi yang akan berujung kepada penyerderhanaan birokrasi didalam Investasi dan pelayanan masyarakat (Public Service)

Keempat, jangan memanfaatkan otonomi untuk keperluan sesaat yang sifatnya bisa menghambat perputaran roda ekonomi. Otonomi daerah bergerak beriringan dengan proses globalisasi, yang di dalamnya harus memberi ruang bagi bergeraknya manusia, informasi, jasa-jasa, dan barang-barang secara bebas dari satu tempat ke tempat lain. Pungutan-pungutan yang dilakukan tanpa menciptakan nilai tambah hanya akan menjadikan mesin otonomi sebuah tumbuhan parasit yang tidak dikehendaki masyarakat
Otonomi daerah bukanlah melulu soal retribusi, atau bagaimana memeras perekonomian agar kabupaten mempunyai uang lebih. Otonomi daerah pada prinsipnya suatu upaya penyejahteraan masyarakat melalui tangan dan pikiran masyarakat di daerah tersebut. Media massa mempunyai peran yang sangat vital, yaitu menyalurkan informasi dan membangun mood yang positif agar muncul inisiatif pengusaha dan pasar.
”Pemerintah itu bergerak di bidang bisnis informasi,” demikian kata Michael R. Nelson, Direktur Kebijakan Teknologi pada Federal Communications Commission (FCC). Itu sebabnya di negara-negara maju pemerintahnya menanamkan investasi besar-besaran untuk menyajikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Informasi tentang cuaca, pajak, hasil-hasil penelitian, angka-angka statistik, perubahan penduduk, potensi usaha, sumber daya alam, susunan pemerintah, nama-nama pejabat dan pengusaha, rencana pemerintah ke depan, fasilitas yang tersedia, kondisi keuangan pemerintah, jumlah bank dan uangnya yang berputar, dan lain sebagainya. Informasi-informasi itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ”Mengapa kita membutuhkan pemerintah?” Jawabannya adalah karena kita membutuhkan rasa aman, nyaman, dan sejahtera.
Pasar, jumlah pengusaha, dan roda perekonomian bisa dibesarkan oleh strategi komunikasi dan Informasi yang efektif. Kalau sudah merasakan manfaatnya, pengusaha pasti akan memanfaatkan media lokal. Kalau konsumen mulai bergerak, investor pun tidak tinggal diam. Mereka pasti akan berinisiatif. Kalau perekonomian sudah bergerak, pemda tak perlu lagi menjadi tukang pungut retribusi di pinggir jalan yang selalu dicibiri sopir truk.
Apa yang bakal dilakukan pemda dalam menyikapi otonomi daerah ini? Banyak versi yang diungkapkan para pemimpin di daerah. Yang positif mengatakan mereka akan fokus pada sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Beberapa bupati dan tokoh masyarakat daerah mengatakan akan memperbaiki mutu sekolah, menaikkan gaji guru, bahkan akan memberikan setiap guru sebuah sepeda motor. Yang lebih pragmatis mengatakan, akan menggunakan dana itu untuk modal usaha melalui badan-badan usaha milik daerah (BUMD). Tentu saja, bila pola lama yang digunakan, hampir bisa dipastikan BUMD kelak akan menjadi beban masyarakat lagi. Ada kecenderungan mengangkat orang-orang yang tak berkompeten di BUMD, yang memberi kontribusi besar bagi hilangnya modal masyarakat.
Oleh sebab itulah diperlukan sebuah keinginan yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat khususnya pihak Pemda dan DPRD yang baru dilantik ini untuk dapat mengkreasikan Otonomi Daerah itu sebagai Wahana untuk melihat peluang serta mengeksplorasi potensi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta jangan hanya membebani masyarakat dengan kenaikan-kenaikan dan bertambahnya subyek pajak dan retribusi yang akhirnya akan timbul back effect bagi berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat.
BRAL GEURA MIANG TANDANG MAKALANGAN